BPPMHKP Ambon Ikuti Monitoring dan Evaluasi PNBP

Jumat, 19 Juli 2024


AMBON - Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ambon, M. Hatta Arisandi mengikuti sosialisasi, monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang digelar oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Provinsi Maluku ini berlangsung di Gedung Pertemuan Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. 

 

Hatta mengatakan kegiatan ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan PerdirjenPerbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan MaksimumPencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik yang diubah dengan PER�2/PB/2023 dan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-50/PB.2/2022 tertanggal 14 Januari 2022 terkait Langkah-Langkah Penetapan MP PNBP Tahun Anggaran 2022 dan Penegasan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi PNBP TA 2021.

 

"Kami siap mengawal optimalisasi PNBP, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan Maluku, Kata Hatta, Kamis (18/7/2024).

 

Adapun salah satu poin penting yang dibahas pada kegiatan ini adalah petunjuk teknis (Juknis) Makanisme Pencairan PNBP yang akan dilakukan 3 Tahap yaitu : Pada bulan Januari, Juli dan Oktober 2024. Hatta berharap kegiatan ini menjadi wawasan terutama terkait proses dan mekanisme pelaksanaan PNBP berjalan secara optimal dan sesuai dengan aturan perundangundangan. 

 

"Salah satunya dengan memastikan pemungutan dan penyetoran PNBP ke Kas Negara melalui aplikasi e-PNBP dilakukan dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai ketentuan," katanya.

Sumber:

Admin BPPMHKP KKP

Logo Logo
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia