BP2MHKP Makassar Terima Kunjungan Tim Kemenpan RB dan Tinjau Layanan di Pelabuhan

MAKASSAR - Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar berkomtimen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik di bidang transportasi. Hal ini ditunjukkan saat menerima kunjungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) guna pembangunan zona integritas Kawasan Pelabuhan Makassar mengambil tempat di Terminal Penumpang Anging Mamiri Pelabuhan Makassar.

"Sikap kami jelas dan sangat berkomitmen dalam hal pelayanan publik," terang Kepala BKIPM Makassar, Siti Chadijah yang juga menjelaskan transformasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP), Jumat (6/10/2023).

Dalam kunjungan kerja nya, Deputi KemenpanRB menekankan pentingnya birokrasi berkelas dunia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itulah perlu dibangun Zona Integritas khususnya pada pelayanan publik strategis seperti Kawasan Pelabuhan Makassar. Chadijah mengatakan, di dalam kawasan pelabuhan Makassar sendiri terdapat beberapa instansi yang melaksanakan operasional kegiatannya.

Balai Besar KIPM Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga melaksanakan operasional pengawasan lalulintas komoditi perikanan di Kawasan Pelabuhan Makassar turut berperan aktif dalam penerapan Zona Integritas Kawasan.

"Sejak tahun 2019, Balai Besar KIPM Makassar telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari KemenpanRB dan terus bersinergi dengan instansi terkait lingkup Pelabuhan Makassar," urainya.

Chadijah berharap pelayanan yang baik dan penerapan Zona Integritas membuat pelabuhan Makassar menjadi ujung tombak pergerakan ekonomi di Wilayah Timur Indonesia.

Sebagai informasi, hadir pada kunjungan kerja ini Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenpanRB bapak Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.  Hadir pula pada kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kepala Balai Besar KIPM Makassar yang diwakili , Plt. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Makassar, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar, perwakilan Balai Besar Karantina Pertanian, perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, dan PT. Pelindo Regional IV Makassar.