BP2MHKP Dorong Penerapan NLE di Pelabuhan Tanjungpinang

TANJUNG PINANG - Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) yang kini bertransformasi menjadi Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BP2MHKP) Tanjungpinang  menjadi salah satu peserta yang aktif dalam rangkaian kegiatan Pelaksanaan Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan di Kepulauan Riau. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi terkait dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola pelabuhan di wilayah tersebut.

"Rangkaian kegiatan dimulai dengan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan, di mana para peserta berkumpul di Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang," ujar Kepala BP2MHKP Tajungpinang, Felix Lumban Tobing, Selasa, (5/9/2023).

Felix mengatakan rapat tersebut dipimpin Staf Ahli Stranas PK dan didampingi oleh Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang dan Kadis Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Dikatarakannya, rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai lembaga seperti KPPBC TMP B Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Dinas Perdagangan Kota Tanjungpinang, dan sejumlah asosiasi terkait.

"Kita berdiskusi terkait pelaksanaan Aksi Reformasi Tata Kelola di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang," urainya.

Dikatakannya, rapat tersebut merupakan tindak lanjut peninjauan lapangan di Pelabuhan Sri Payung Batu 6 Tanjungpinang. Hal tersebut untuk mengevaluasi kondisi sarana prasarana dan tata kelola pelabuhan yang masih menjadi wilayah KSOP Kelas II Tanjungpinang. Selanjuntya dilakukan juga rapat kedua ddi Kantor KSOP Kelas III Kijang dengan fokus pada Tim Stranas PK dan unsur CIQ di Tanjungpinang.

Diskusi di tempat tersebut melibatkan perwakilan Kabupaten Bintan, seperti SEKDA Kabupaten Bintan dan Kadis Perhubungan. KSOP Kelas III Kijang, sebagai regulator di Pelabuhan Sei Kolak/Sri Bayintan Kijang yang masuk dalam rencana perluasan pelabuhan, turut menerapkan sistem National Logistics Ecosystem (NLE).