BP2MHKP Beri Masukan Strategis RPJPD Babel

PANGKALPINANG - Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BP2MHP) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalpinang menjadi sorotan utama dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bangka Belitung (Babel) 2025-2045. Dalam forum tersebut, UPT Pangkalpinang memberikan paparan mendalam sebagai bahan masukan, khususnya terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah tersebut.

"Kami sampaikan poin-poin strategis untuk sektor kelautan dan perikanan Bangka Belitung," terang Kepala BP2MHKP, Dedi Arief, Selasa (26/9/2023).

Dedy memaparkan fokus pada Blue Economy dan Konsep Blue Food. Diapun menyoroti Renstra KKP 2025-2045 yang mengedepankan konsep Blue Economy, dengan penekanan pada Blue Food. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan di masa depan dihadapkan pada ancaman perubahan iklim dan peningkatan populasi manusia hingga 9,7 miliar.

"Sehingga diperkirakan kebutuhan protein meningkat hingga 70%. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan sumber protein (ikan) dari hulu hingga hilir harus diperkuat melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor," urainya.

Dalam kesempatan tersebut dia juga memaparkan keberlanjutan Usaha Perikanan payau, laut, dan darat sebagai kunci untuk mencapai kemakmuran. Kendati demikian, dia menggarisbawahi pengendalian mutu dari hulu hingga hilir dan pencegahan penyakit dapat dimaksimalkan.

Tak hanya itu, dia juga mengusulkan peningkatan efektivitas dan efisiensi logistik untuk ekspor langsung menjadi prioritas. "UPT Pangkalpinang mengusulkan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai," tutur Dedi.

Kemudian UPT Pangkalpinang merekomendasikan pembangunan sistem integrasi data produksi dan lalu lintas komoditi perikanan secara real-time di seluruh kabupaten/kota, sehingga data tersebut lebih valid dan dapat dilacak dengan mudah. Terakhir, khusus dalam pengendalian penyakit yang berpotensi memasuki wilayah Babel dan dapat merugikan sosio-ekonomi masyarakat, UPT Pangkalpinang menyarankan penguatan pengawasan yang berkesinambungan dengan pemerintah kabupaten/kota melalui penyusunan regulasi dan peningkatan sarana prasarana (sarpras).

"Dengan kontribusi ini, diharapkan RPJPD Babel 2025-2045 dapat merangkul solusi yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut," tutupnya.