SURABAYA - Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I mendorong UKM Penuhi Persyaratan Ekspor Perikanan ke Timur Tengah. Guna menarik minat para pelaku usaha untuk ekspor, BKIPM Surabaya menggelar Workshop UKM Ekspor bertajuk "Pengembangan Produk Ekspor Timur Tengah" yang berlokasi di Aula Napoleon Kantor Balai KIPM Surabaya I.
Kepala BKIPM Surabaya, Suprayogi mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) tentang Optimalisasi Kebutuhan Haji dan Umroh oleh UKM.

"Kami tentu mendorong agar UMKM bisa ekspor, karena ekspor adalah hak semua pelaku usaha dan kami dengan senang hati memfasiltasi," ujar Kepala BKIPM Surabaya, Suprayogi, di kantornya, Jumat 26/5/2023).

Sosok yang akrab disapa Yogi ini menamabahkan, BKIPM akan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh syarat yang dibutuhkan seperti hazard analysis and critical control point (HACCP). Selama administrasi sudah lengkap diantaranya telah mengantongi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP).

"Inspektur Mutu Balai KIPM Surabaya I siap memberikan pendampingan agar pelaku UMKM mereka mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh, khususnya dari sisi quality assurance atau sistem jaminan mutu dan keamanan produk," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan keberadaan UMKM telah terbukti mendukung ketahanan perekonomian negara di tengah kondisi pandemi. Untuk itu harus terus diupayakan peningkatan bukan hanya dari sisi kuantitas, namun dari segi kualitas produk perikanan yang dihasilkan pelaku UMKM.

Sementara Inspektur Mutu Puji Sugeng menyampaikan materi tentang Bisnis proses dalam penerbitan atau sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang menjadi kewenangan BKIPM selaku Otoritas Kompeten yang meliputi Sertifikasi Penerapan HACCP, Sertifikasi CPIB di Supplier, Sertifikasi Kesehatan (Health Certificate) produk Perikanan Ekspor dan Pendaftaran Nomor Registrasi ke Negara Mitra serta penerapan program persyaratan dasar (GMP/SSOP) di Unit Penanganan atau Pengolahan Hasil Perikanan.