JAKARTA - Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta II menggelar rapat koordinasi dengan Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Pengendalian Mutu, Pengawasan, dan Keamanan Hasil Perikanan (PSDPKP). Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan tata kelola neraca komoditas perikanan.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan secara rinci mekanisme importasi komoditas perikanan yang melibatkan proses dari permohonan hingga terbitnya sertifikat pelepasan.

"Kami paparkan mekanisme penerbitan SKIPP Domestik keluar yang mencakup tahap permohonan hingga penerbitan sertifikat SKIPP Domestik keluar," ujar Kepala BKIPM Jakarta II, Hasim di Jakarta, ... (../6/2023).

hasim mengatakan, dalam rapat koordinasi ini juga diajukan usulan agar pihak BKIPM diberikan akses pengguna (user) untuk menggunakan aplikasi neraca komoditas yang terintegrasi dengan aplikasi rekomendasi perijinan impor pada Pusdatin. Akses ini memungkinkan BKIPM untuk mendapatkan informasi terkait penetapan izin impor yang diajukan oleh importir.

"Selain itu, BKIPM juga akan memperoleh informasi terkait perubahan daerah daftar distribusi pada Persetujuan Impor (PI)," tuturnya.

Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam mengelola neraca komoditas perikanan, sehingga proses importasi dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Dengan adanya kerjasama antara BKIPM dan Direktorat Logistik, diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor perikanan Indonesia secara berkelanjutan.