Detail Akuntabilitas Kinerja

Indonesia memasuki periode pembangunan 2025–2029 dengan visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Sektor kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, terutama melalui hilirisasi, peningkatan nilai tambah, swasembada pangan, dan penguatan ekonomi biru. Dalam konteks tersebut, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan elemen fundamental keberhasilan hilirisasi dan perdagangan global. Tanpa sistem mutu yang kuat, hilirisasi berisiko gagal, produk tidak diterima pasar internasional, dan kerugian ekonomi meningkat. BPPMHKP sebagai institusi yang mengampu fungsi pengendalian dan pengawasan mutu dari hulu ke hilir, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik, Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik, Cara Penanganan Ikan yang Baik, sertifikasi HACCP, traceability, layanan laboratorium, dan registrasi ekspor, menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Mulai tahun 2024, terjadi perluasan mandat melalui peralihan sertifikasi subsektor budidaya dan tangkap ke Badan Mutu. Kondisi ini memperluas cakupan kerja dan menuntut penguatan kelembagaan, SDM, dan sistem pengawasan. Renstra ini disusun untuk memastikan program BPPMHKP selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Renstra KKP 2025–2029, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.