Bogor — Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) terus mengukuhkan perannya dalam mendukung pengelolaan dana pemerintah yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen ini diwujudkan melalui keikutsertaan LPMUKP dalam forum diskusi strategis bersama perwakilan dari berbagai Badan Layanan Umum (BLU), seperti BPDLH, PIP, LPEI, LPDP, BPDP, KSAP, serta PT Prima Kelola IPB.

Forum ini bukan sekadar ajang pertemuan, melainkan wadah untuk menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi antar-lembaga. Sebagai pengelola dana untuk sektor kelautan dan perikanan, LPMUKP memandang koordinasi ini sebagai langkah penting untuk memastikan pengelolaan dana pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan mandat masing-masing lembaga,” ujar Putri Anincya Multa, Kepala Subdiv Akuntansi, Pajak & Pendampingan Debitur LPMUKP. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dalam pengelolaan dana pemerintah.

Diskusi yang berlangsung menyoroti berbagai strategi, mulai dari inovasi pembiayaan, peningkatan kualitas tata kelola, hingga penguatan dampak program terhadap pelaku usaha. LPMUKP bersama BLU lainnya berkomitmen membangun ekosistem kerja yang solid, saling mendukung, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Harapannya, sinergi ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi melahirkan solusi nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat, mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan