MEDAN (30/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri telah menyelenggarakan Workshop Penyususnan Analisa Kepentingan Nasional (National Interest Analysis – NIA) pada 28-29 Mei 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyusunan NIA yang selaras dengan kepentingan nasional pemerintah Indonesia.

Workshop dihadiri perwakilan berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta unit eselon 1 di lingkungan KKP.

Kegiatan worshop dibagi menjadi empat sesi dengan tema yang berbeda, mulai dari teori, kebijakan dan standarisasi, hingga proses analisis di bidang perjanjian internasional. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan akademisi Universitas Indonesia, yang semuanya memberikan wawasan mendalam terkait penyusunan NIA.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ari Prabowo, menekankan pentingnya analisis kepentingan nasional dalam menentukan posisi Indonesia dalam perundingan internasional. “Salah satu Upaya nyata KKP dalam mengawal kepentingan kelautan dan perikanan melalui jalur diplomasi adalah melalui perundingan langsung, baik di level bilateral, regional maupun multilateral,” ujarnya.

Ari juga menggarisbawahi bahwa untuk menyiapkan posisi Indonesia dalam perundingan internasional, diperlukan analisis kepentingan nasional yang komprehensif dan rasional. Hal ini penting agar arah pencapaian tujuan menjadi jelas dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal.

Ïdentidikasi kepentingan nasional melalui analisis yang rasional dan komprehensif terhadap factor-faktor strategis dan dampaknya dalam penyusunan posisi Indonesia adalah proses yang kompleks dan memerlukan kecakapan tersendiri. “Oleh karena itu, penting bagi para staf KKP untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang analisis kepentingan nasional,” tambahnya.

Workshop ini diharakan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam menyusun NIA yang efektif, sehingga kebijakan dan program KKP dapat berjalan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam berbagai perundingan internasional dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga dan terakomodasi dengan baik.