Jakarta (31/10) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Pusat Data, Statistik, dan Informasi, berhasil menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Pelayanan Terpadu Satu Atap pada tanggal 30 hingga 31 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar aspirasi serta masukan dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas layanan Pelayanan Terpadu Satu Atap di KKP.

Acara dibuka oleh Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Aulia Riza Farhan, yang menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana diskusi bersama untuk memperbaiki layanan publik di KKP. “Forum ini adalah wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan KKP secara terpadu,” ujarnya.

Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di KKP, beberapa materi penting disampaikan oleh para narasumber, antara lain:

1. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
   Disampaikan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, materi ini menyoroti pentingnya standar mutu pengolahan hasil perikanan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan kualitas produk perikanan Indonesia.

2. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan, Pemasaran, dan Pasca Panen
   Dipresentasikan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, materi ini memberikan panduan tentang proses perizinan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional.

3. Standar Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
   Materi ini membahas standar pelayanan terkait perizinan kapal perikanan dan alat tangkap yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Peraturan Nomor 9 tentang Penyerapan dan Distribusi Ikan
   Materi ini bertujuan untuk mengatur penyebaran hasil tangkapan ikan agar lebih merata dan efisien, mendukung stabilitas pasokan serta distribusi yang berkelanjutan.

Di akhir kegiatan, perwakilan peserta forum menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen bersama atas hasil diskusi yang telah disepakati. Penandatanganan ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang akan menjadi acuan dalam implementasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di lingkungan KKP ke depannya.

Forum Konsultasi Publik ini mencerminkan komitmen KKP dalam mengedepankan transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk membangun tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.