Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  

Biro Hukum dan Organisasi Melaksanakan Sosialisasi Permen KP Terkait Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara

Sekretariat Jenderal KKP melalui Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara, serta Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan KKP bertempat di Serang, Provinsi Banten.

 

Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi di antara kita semua terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga para pemangku kepentingan bidang kelautan dan perikanan dapat memahami, mematuhi, serta berperan secara aktif dan proporsional dalam pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. 

 

Pada acara sosialisasi ini disampaikan materi mengenai:

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan KKP, oleh Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP; dan
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan KKP, oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KKP.

 

Dipilihnya 2 (dua) Peraturan Menteri tersebut dalam sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada pejabat atau pegawai yang berada di Satker UPT KKP maupun Satker Dinas Kelautan dan Perikanan penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

 

Terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara merupakan sumber daya penting bagi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pengelolaan Barang Milik Negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar Barang Milik Negara dapat berdaya dan berhasil guna secara optimal, efisien, dan efektif serta sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan KKP serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan KKP.

 

Diharapkan dengan penyampaian 2 (dua) Peraturan Menteri tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara, serta tata cara tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan KKP dan diharapkan juga diharapkan juga dapat mengurangi/meminimalisir terjadinya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengakibatkan potensi terjadinya kerugian negara, baik terhadap BMN atau uang negara yang berada di Satker UPT KKP maupun Satker Dinas Kelautan dan Perikanan penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.