Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) I Gede Narayana memberikan Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KKP Ibu Lilly Aprilya Pregiwati di Istana Wakil Presiden RI Senin, 5 November 2018. Pemberian sertifikat tersebut yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang telah dilakukan oleh KIP terhadap 460 Badan Publik, dan serta sekaligus merupakan bukti komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

 


Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2018 ini, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menggunakan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018.

Tahun ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 460 (empat ratus enam puluh), terhadap kuesioner dengan indikator:
1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan
2. Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat;

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, kami menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri mendapatkan Kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Cukup Informatif.

 

sekretariat jenderal   05 November 2018   Dilihat : 981



Artikel Terkait: