Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  

Dasar Hukum


Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi isu dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kapasitas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memainkan peran strategis dengan koordinasi dan dialog. PUG merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian permasalahan, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan  kegiatan di berbagai  bidang kehidupan dan pembangunan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi pada seluruh bidang pembangunan.
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan, serta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga yang merupakan  lampiran dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), maka perlu ditindaklanjuti dengan membuat Pedoman Umum Pemantauan dan Evaluasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan program PUG dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data capaian program/kegiatan. Secara prinsip kegiatan pemantauan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di setiap waktu, artinya kegiatan pemantauan tidak harus menunggu sampai tahap pelaksanaan selesai. Pemantauan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan dengan tujuan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai standar/pedoman dan agar kinerja program/kegiatan menjadi efektif dan efisien melalui pemantauan semua stakeholder juga dapat memperoleh informasi dan data yang lengkap mengenai kondisi dan perkembangan yang telah dicapai.
 
Selanjutnya evaluasi program/kegiatan dilakukan berdasarkan pada hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui apakah tujuan masih dapat dicapai, serta apakah perkembangan kegiatan berjalan lebih cepat atau terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan, selanjutnya disusun rencana tindak lanjut dan rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja. Tindak lanjut dapat berupa langkah korektif terhadap kinerja (performance), keluaran (output), dan manfaat (outcome), serta dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan. Dengan memperhatikan prinsip good governance, khususnya dalam konteks akuntabilitas kinerja. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan seksama, fokus, tajam, jujur, berhasil guna, dan seharusnya dilakukan mengacu pada dokumen perencanaan.

 

Permen KP Nomor 28/2016