Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
DJPT Dukung Capaian dan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkup KKP

KKP dengan koordinator Biro Perencanaan mulai mengimplementasikan PUG sejak tahun 2012, melalui MoU antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditindaklanjuti dengan kerjasama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA. Saat ini pelaksanaan dan evaluasi PUG Kementerian/Lembaga dibina oleh Asdep Bidang Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi KPPPA.  K/L binaan bidang Ekonomi lainnya yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, KUKM, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BUMN serta Kemenakertrans.

 

Percepatan pelaksanaan PUG di K/L bertujuan untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan berkeadilan dan kesetaraan gender sebagaimana tertuang dalam Perpres No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang harus dilaksanakan oleh semua lintas sektor, sesuai amanat Inpres No.9/2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional serta PMK No.94/2017 tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L.

 

Sebagai implementasi KKP telah berkomitmen melaksanakan PUG melalui terbitnya beberapa kebijakan sebagai berikut :

  1. Permen KP Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan
  2. Permen KP Nomor 28/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG di KKP
  3. Permen KP Nomor 51/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pemetaan PUG di Daerah Sektor KP
  4. Permen KP Nomor 67/KEPMEN-KP/2016 tentang Roadmap Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan KKP
  5. Kesepakatan Bersama (MoU) antara KKP dan KPP-PA Nomor 07/MEN-KP/KB/VI/2017 dan Nomor 21/KPP-PA/D.1/06/2017 tentang Peningkatan Efektifitas PUG di bidang Kelautan dan Perikanan
  6. Perjanjian Kerjasama antara DJPT dan Deputi Pengarusutamaan Gender Nomor 6/MenPP-PA/DEP.I/04/2012 dan Nomor 02/DJPT-KKP/PKS/IV/2012 tentang Fasilitasi PUG dan Bimbingan Diversifikasi Usaha Penangkapan Ikan Bagi Wanita Nelayan. 

 

MoU antara KKP dan KPPPA serta Perjanjian Kerjasama antara DJPT-KKP dan Deputi Kesetaraan Gender KPPPA akan diperpanjang pada  tahun 2020.

 

Tujuh Prasyarat terlaksananya PUG yaitu Komitmen instansi dan pimpinan, Kebijakan yang mendukung, Kelembagaan PUG, Ketersediaan Data terpilah, Sumberdaya (SDM dan anggaran), Alat analisis (Gender Analisis Pathway/GAP, Problame Based Approach, Multi Dimention dll) serta Jejaring instansi dan masyarakat. Dengan terpenuhinya 7 prasyarat tersebut diharapkan pelaksanaan PUG bisa mendukung dan memantau proses serta hasil pembangunan, sehingga dapat dirasakan dan didukung secara proporsional antara laki-laki dan perempuan baik dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol maupun Manfaat.

 

KKP memperoleh penghargaan APE dengan Predikat Pratama tahun 2012, predikat Madya tahun 2014, Predikat Utama tahun 2016, Predikat Mentor tahun 2018. Untuk penilaian APE tahun 2020 diharapkan KKP dapat mempertahankan predikat Mentor melalui upaya peningkatan implementasi dan sinergi pelaksanaan PUG baik di tingkat pusat antar eselon I maupun di daerah (Propisi/Kab/Kota). Diharapkan dukungan berbagai pihak melalui kerjasama sosialisasi dan penciptaan kesetaraan gender dan keadilan peran, hak dan tanggung jawab serta kesempatan berusaha antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga nelayan, sehingga tercapai peningkatan Indeks Pembagunan Gender (IPG) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

 

Sebagai instrumen untuk melihat perkembangan dan kemajuan pelaksanaan PUG di K/L dan daerah, Kementerian PPPA melakukan evaluasi dan Penilaian PUG setiap 2 tahun melalui Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Pada tahun 2018 hasil penilaian dari 10 K/L mitra bidang Ekonomi hanya 6 K/L yang mengisi aplikasi dan hanya 3 K/L yang menerima penghargaan yaitu Kementerian Pertanian dan KKP mendapat penghargaan tertinggi (Mentor) serta Kementerian KUKM mendapat predikat Madya.

 

Pada TA. 2020 kegiatan responsif gender yang telah ditagging ARG di DJPT adalah Kegiatan Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan yang melibatkan peran nelayan dan keluarga (istri/putri) nelayan, dengan IKU Rumah Tangga Perikanan yang melakukan diversifikasi usaha nelayan. Pelaksanaan kegiatan ini dikelola oleh Subdit Usaha Nelayan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Untuk TA.2021 DJPT dan pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Propinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan tagging kegiatan dan Anggaran Responsif Gender (ARG).

 

Berdasarkan perkembangan Pelaksanaan PUG dan dalam rangka mendukung target capaian KKP Predikat Mentor, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti di pusat dan daerah antara lain:

  1. Segera membentuk Tim Pokja PUG di masing-masing Eselon I lingkup KKP dan di daerah, serta mengupayakan sinergi implementasi PUG dan Kesetaraan Gender antar K/L, antara pusat dan daerah dan antar daerah.
  2. Memetakan kegiatan inovatif untuk mengungkit pelaksanaan Gender
  3. Optimalisasi penyediaan dan analisis data terpilah Nelayan dan Keluarganya
  4. Melakukan revisi Panduan Diversifikasi Usaha Nelayan sebagai acuan pelaksanaan di daerah
  5. Mendukung Perpanjangan MoU antara KKP dan KPPPA serta menyiapkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Deputi Kesetaraan Gender dengan DJPT
  6. Melakukan sinergi dengan Dinas KP Propinsi dan Kab/Kota dalam pelaksanaan PUG serta Kegiatan Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan melibatkan akademisi, praktisi, penyuluh, swasta dan BUMN/BUMD melalui dana CSR serta OPD terkait, menyesuaikan potensi SDA dan SDI di masing-masing daerah
  7. Melengkapi dokumentasi (foto, video, infografis, berita, liputan, informasi) terkait pelaksanaan kegiatan responsif gender.

Wiwik   01 Maret 2020   Dilihat : 2028



Artikel Terkait: