Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL

Kilas Berita  

Tugas dan Fungsi


Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka:

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
  • pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  • pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
  • penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
  • pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat I
  • Inspektorat II
  • Inspektorat III
  • Inspektorat IV
  • Inspektorat V

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Itjen

Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  • koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan pengawasan intern, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
  • pembinaan teknis dan administratif sumber daya manusia Aparatur dan Jabatan Fungsional Auditor, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kajian hukum mengenai kegiatan pengawasan intern, penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal;
  • koordinasi pengelolaan data, informasi pengawasan, dan hasil pemantauan tindak lanjut serta penyiapan bahan publikasi; dan
  • penyelenggaraan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, penatausahaan arsip dan persuratan, dan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

  • Bagian Program
  • Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum, dan Organisasi;
  • Bagian Keuangan dan Umum
  • Bagian Pemantauan Hasil Pengawasan.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Setjen dan Ditjen PRL, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PRL.

Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Setjen dan Ditjen PRL, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen PRL;
  • penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Setjen dan Ditjen PRL, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen PRL;
  • pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Setjen dan Ditjen PRL, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen PRL;
  • koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
  • pelaporan hasil pengawasan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat I.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP.

Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
  • penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
  • pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
  • koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
  • pelaporan hasil pengawasan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat II.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM.

Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

  • Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM, serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM;
  • penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM, serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM;
  • pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM, serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM;
  • koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  • pelaporan hasil pengawasan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat III.

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Ditjen PDSPKP dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), serta seluruh UPT lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM.

Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM, serta seluruh UPT lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM;
  • penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM, serta seluruh UPT lingkup
    Ditjen PDSPKP dan BKIPM;
  • pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM, serta seluruh UPT lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM;
  • koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  • pelaporan hasil pengawasan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat IV.

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Itjen, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KKP.

Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

  • Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Itjen dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
  • penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Itjen dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
  • pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Itjen;
  • pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
  • pelaksanaan audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KKP;
  • pengawasan dan fasilitasi pembangunan budaya integritas lingkup KKP;
  • koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan reviu laporan keuangan;
  • pelaporan hasil pengawasan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat V.

Website Security Test