Ilustrasi kapal perikanan (kkp.go.id)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Menteri KP terkait Penagkapan Ikan Terukur, diperlukan optimalisasi armada penangkapan ikan yang beroperasi sesuai wilayah penangkapan yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan penilaian atas kelaikan kapal dan alat penangkapan ikan di beberapa pelabuhan perikanan melalui evaluasi.  Melalui evaluasi ini diharapkan akan diperoleh data dan informasi terkini atas kelaikan kapan dan penggunaan alat penangkapan ikan atas kapal perikanan di beberapa pelabuhan perikanan yang menjadi sampling melalui "on the spot" evaluasi.

Evaluasi ini sekaligus untuk menilai pelaksanaan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP). Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berupaya mempercepat penerbitan SKKP dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. SKPP adalah  surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan untuk keselamatan pelayaran. Penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan telah menjadi wewenang KKP dan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait alih kewenangan tugas dan fungsi yang semula dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang kini menjadi kewenangan KKP. Sertifikat tersebut diperoleh setelah kapal perikanan diperiksa oleh petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan sebagai bagian dari proses perizinan usaha perikanan tangkap. Dalam SKKP tersebut berisikan Data Kapal, Daerah Penangkapan Ikan, Jalur Penangkapan Ikan, Pemilik Kapal, Spesifikasi Alat Penangkapan Ikan, Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh alat penolong yang tersedia, dan masa berkalu.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan evaluasi Kelaikan Kapal dan API lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tersebut antara lain: 

1. Evaluasi Kelaikan Kapal dan API lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
2. Melaksanakan On The Spot Evaluasi Kelaikan Kapal dan Alat Penangkapan Ikan di PPN Kejawanan, Provinsi Jawa Barat
3. Melaksanakan On The Spot Evaluasi Kelaikan Kapal dan Alat Penangkapan Ikan di PPN Brondong, Provinsi Jawa Timur
4. Melaksanakan On The Spot Evaluasi Kelaikan Kapal dan dan Alat Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Sebagai informasi, syarat-syarat untuk pengurusan SKKP sebagai berikut :

(sumber: website PPN Pengambengan)