Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai IV Itjen KKP GMB III pada tanggal 7 Juni 2018. Rapat tersebut membahas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK 2017 yang baru diterima KKP, dihadiri oleh perwakilan unit Eselon I KKP yang terdiri dari para pejabat eselon II, III dan IV, dan dipimpin oleh Inspektur Jenderal KKP.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya disclaimer kedepan, antara lain:
- Persediaan per 31 Desember 2017 dimana terdapat permasalahan tidak didukung penatausahaan yang memadai dan inventarisasi fisik serta terdapat persediaan kapal yang belum selesai dan tidak didukung data rincian harga satuan. Sebagai PIC sebagai penyelesaian persediaan: DJPB (ketua), BKIPM, dan Biro Keuangan. Untuk persediaan Kapal akan dilengkapi dengan BAST Pengecekan Fisik seluruh kapal perikanan. PIC: Setditjen PT dan Direktorat KAPI.
- Terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya, yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bersaldo minus. Penyelesaian hal ini akan dikoordinasikan oleh Biro Keuangan. Khusus untuk aset tetap tanah Pulau Nipa sebagai PIC : SesDitjen PRL dan SesDitjen PSDKP.
- Terdapat aset tak berwujud berupa paten dan hasil kajian tidak didukung dokumen valid, akan diselesaikan oleh BRSDMKP
- Terdapat realisasi belanja barang yang pembayarannya tidak didukung dengan progres fisik yang benar atas komponen yang terpasang. Atas hal ini penyelesaiannya dikoordinasikan oleh DJPT dan DJPB.
Seluruh dokumen penyelesaian temuan penyebab disclaimer agar paling lambat disampaikan tanggal 22 Juni sore, sudah selesai direviu dan diharapkan pada tanggal 26 Juni 2018 akan disampaikan ke BPK. Dalam rapat tersebut diharapkan semua sisa temuan keuangan (LK 2017 Kepatuhan) dan temuan-temuan SPI (LK 2017 SPI) agar secepatnya diselesaikan.
itjen 08 Juni 2018 Dilihat : 5798
