Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL

Kilas Berita  
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Beberapa Satker KKP

Sejak tahun 2015, dalam rangka upaya pengembangan dari inisiatif anti korupsi menjadi pembangunan zona integritas dalam bentuk menetapkan status unit kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka kegiatan penilaian terkait anti korupsi ini berubah dari penilaian inisiatif anti korupsi (PIAK) menjadi penetapan status unit kerja menjadi WBK dan WBBM. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan level nasional, dimana Kementerian PAN dan RB mendorong setiap K/L untuk mewujudkan WBK dan WBBM dilingkungannya masing-masing. Setiap tahunnya, minimal sebanyak 1 unit kerja di KKP mendapatkan status WBK dari KemenPAN dan RB, dimana s.d. 2016 sebanyak 4 unit kerja di KKP telah mendapatkannya.

Sejalan dengan tekad tersebut dan untuk mempercepat proses penilaian Satker yang diajukan sebagai WBK/WBBM, maka KKP telah berinisiatif mengeluarkan kebijakan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dalam rangka kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada beberapa Satker KKP itulah, itjen melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Sosialisasi dimaksud terkait PermenKP No. 44 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KKP dan PermenKP Nomor 62 tahun 2017 tentang  Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Adapun beberapa Satker yang dievaluasi pada Bulan Mei ini antara lain:

  1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak KKP Prov. Kalbar, oleh Inspektorat V
  2. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya II, oleh Inspektorat IV
  3. BKIPM Jakarta I, oleh Inspektorat IV
  4. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, oleh Inspektorat V
  5. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, oleh Inspektorat II

Semoga dengan evaluasi tersebut, jumlah Satker yang berpredikat WBK/WBBM semakin bertambah, dan tidak hanya sebagai kebanggaan capaian status, namun yang lebih penting adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan anggaran telah akuntabel, transparan dan terukur.

 

itjen   25 Mei 2018   Dilihat : 341



Artikel Terkait:
Website Security Test