Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL
Kilas Berita  
Penyusunan Jawaban Pemerintah terhadap Daftar lnventarisasi Masalah (DlM) Fraksi-Fraksi RUU tentang Landas Kontinen

Kegiatan Penyusunan Jawaban Pemerintah terhadap Daftar lnventarisasi Masalah (DlM) Fraksi-fraksi RUU tentang Landas Kontinen berlangsung di Harris Hotel & conventions Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 27 s.d. 28 Mei 2022. Kegiatan tersebut turut mengundang Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Direktorat Jenderal Hukum and Perjanjian lnternasional Kementerian Luar Negeri, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan setjen Kementerian Pertahanan, Direktur wilayah Pertahanan Direktorat Jenderal strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan ll Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal KKP, Ditien Pengelolaan Ruang Laut, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, lnspektorat Jenderal, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sebagai informasi, beberapa hal yang didiskusikan antara lain: landas kontinen merupakan wewenang pemerintah, sehingga tidak perlu menggunakan kata "Pusat". Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, dan waktu tertentu, yang mencapai batas tertentu ke landas kontinen. Perumusan istilah Komisi batas landas kontinen, yaitu komisi yang dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 yang memiliki mandate untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengajuan batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkat yang disampaikan oleh negara pihak. Dari beberapa uraian DIM dalam RUU ini diketahui pula mengatur tentang penentuan batas terluar landas kontinen, Batas Landas Kontinen dengan negara lain yang memiliki pantai yang berhadapan atau berdampingan, ketentuan pulau buatan, pelaksanaan penelitian ilmiah di landas kontinen, Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam, serta perlindungan lingkungan laut.

Sebagai pengawas intern, Itjen KKP selain melakukan penjaminan kualitas juga memiliki peran dalam pemberian jasa konsultasi. Peran Itjen dalam perumusan jawaban DIM RUU tentang Landas Kontinen ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan peran pemberian jasa konsultasi tersebut. Semoga jawaban-jawaban dalam DIM yang disampaikan nantinya dapat berkontribusi dalam penyempurnaan RUU tentang Landas Kontinen yang telah dibahas antara KKP dalam Rapat Kerja dengan Pansus DPR-RI sejak tahun lalu dan mempunyai peran strategis dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

 

Itjen Kuat, KKP Hebaat..!

 

itjen   13 Juni 2022   Dilihat : 326



Artikel Terkait: