Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL
Kilas Berita  
Asistensi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas di Tahun 2022 ini, perlu terus dipacu pelaksanaan kegiatannya mulai dari pencanangan hingga pelaksanaan pembangunan ZI, mengingat meskipun capaian 2021 sebanyak 64 dari target 2021 sebanyak 56 unit kerja (dalam Renstra malah ditargetkan 49 unit kerja) dirasakan relatif rendah dibandingkan Kementerian/lembaga lainnya, terlebih tidak ada satupun unit kerja KKP yang meraih predikat ZI menuju WBK/WBBM dari Tim Penilai Nasional (TPN).

Untuk terus memacu mencapai target tersebut, beberapa upaya akan dilaksanakan oleh Itjen KKP, dari sosialisasi pedoman pembangunan Zona Integritas, melaksanakan asistensi, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada unit kerja lingkup KKP, khususnya pada unit kerja yang diusulkan oleh unit eselon I atau mitra kerja. Tidak hanya itu, Dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas sebagaimana yang diamanatkan dalam PermenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019, telah dikembangkan inovasi dalam mendorong percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KKP yang mempermudah pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian secara online melalui aplikasi e-Zona Integritas.

Selaras dengan upaya percepatan pembangunan ZI menuju  WBK/WBBM  di  lingkungan KKP tersebut, dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pencegahan dan  pemberantasan  korupsi  yang  konkrit,  sebagai  bagian  dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik, maka Itjen KKP pada Bulan April ini melaksanakan berbagai asistensi dan pemantauan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan KKP, diantaranya: 

 

  1. Inspektorat III melaksanakan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang di Provinsi Jawa Barat
  2. Inspektorat III melaksanakan Lanjutan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat
  3. Inspektorat IV melaksanakan Pemantauan Zona Integritas Tahun 2021-2022 pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Cengkareng, di Provinsi Banten
  4. Inspektorat III melaksanakan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok di Provinsi DKI Jakarta (secara daring)
  5. Inspektorat III melaksanakan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam di Provinsi Jambi
  6. Inspektorat III melaksanakan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo di Provinsi Jawa Timur
  7. Inspektorat III melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada BPSPL Makassar di Prov. Sulawesi Selatan.
  8. Inspektorat II melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Stasiun PSDKP Belawan di Prov. Sumatera Utara.
  9. Inspektorat II melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada PPN Sungailiat di Prov. Bangka Belitung.
  10. Inspektorat IV melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Balai KIPMHP Mataram di Prov. Nusa Tenggara Barat.
  11. Inspektorat IV melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Balai KIPMHP Banjarmasin di Prov. Kalimantan Selatan.
  12. Inspektorat II melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Stasiun PSDKP Cilacap, Prov. Jawa Tengah.
  13. Inspektorat IV melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDSPKP di Prov. DKI Jakarta.
  14. Inspektorat IV melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Stasiun KIPMHP Cirebon, Prov. Jawa Barat.
  15. Inspektorat I melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP di Prov. DKI Jakarta.
  16. Inspektorat I melaksanakan Pendampingan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, Provinsi Jawa Barat
  17. Inspektorat I melaksanakan Pendampingan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul di Provinsi DI Yogyakarta
  18. Inspektorat II melaksanakan Pemantauan dalam rangka Persiapan Penilaian Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK oleh Tim Penilai Internal pada PPS Belawan di Prov. Sumatera Utara
  19. Inspektorat V melaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pada BPPP Medan dan Pemantauan Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pada Pangkalan PSDKP Belawan Dalam Rangka Penilaian ke Tim Penilai Nasional di Prov. Sumatera Utara.
  20. Inspektorat II melaksanakan Pemantauan dalam rangka Persiapan Penilaian Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK oleh Tim Penilai Internal pada PPN Palabuhanratu di Prov. Jawa Barat
  21. Inspektorat II melaksanakan Asistensi Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada PPN Ternate di Prov. Maluku Utara

 

Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkup KKP ini bertujuan untuk : 1) memberikan pemahaman dan pengetahuan praktek terbaik dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana telah diamanatkan dalam PerMenKP Nomor: 33/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/Permen-Kp/2014 Tentang Pelayanan Publik di lingkungan KKP, serta dalam rangka pemenuhan dokumen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana telah diatur dalam PerMen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KKP, dan 2) memberikan apresiasi serta saran, masukan dan arahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu komponen dalam pembangunan Zona Integritas. Dengan telah terbitnya PerMenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PerMenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu terus menerus dilakukan sosialisasi dan asistensi guna penyamaan persepsi dalam impelementasinya, meskipun hingga kini pedoman KKP masih mengacu pada PerMenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KKP.

 

Itjen Kuat, KKP Hebat...!

 

#DiRumahAja
#socialdistancing
#physicaldistancing
#stayhome
#BersamaKitaLawanCovid19 #SayangiDiridanKeluargaAnda

 

itjen   25 April 2022   Dilihat : 184



Artikel Terkait: