Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL

Kilas Berita  
KOLABORASI NASIONAL TUNAS INTEGRITAS I TAHUN 2018

Kebumen,20 Maret 2018. Bertempat di Hotel Mexolie, Kebumen tengah berlangsung kegiatan Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I Tahun 2018. Kegiatan ini diinisiasi oleh Sekretariat Bersama Integritas Nasional sebagai tindak lanjut hasil Rembug Integritas Nasional III tahun 2017 yang lalu mengusung tema”Integritas Nasional Semakin Kuat Dengan Kejelasan Legalitas, dan Struktur, serta Semangat Gotong Royong Pendanaan dan Dukungan Digitalisasi” akan berlangsung selama tiga hari, yaitu mulai tanggal 20 s.d. 22 Maret 2018.

Hadir mengikuti acara tersebut perwakilan dari 150 Kementerian,Lembaga,Organisasi, dan Pemerintah Daerah (KLOP) yang selama ini telah berperan aktif dalam pembangunan budaya integritas bangsa. Kegiatan kolaborasi tunas integritas nasional merupakan wadah komunikasi para tunas integritas bagi kementerian, lembaga, organisasi dan pemerintah daerah (KLOP). Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2015 yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Kolaborasi ini merupakan inisiasi kpk dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai integritas dan membangun budaya integritas di Masing-masing instalasi dan di tingkat nasional.

Pada kesempatan ini lnspektur 5, Kepala Biro SDMA, Sekretaris BRSDM dan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Laut dapat hadir mewakili KKP ikut serta dalam acara tersebut.
Hadir memberikan Sambutan Selamat Datang, Wakil Bupati Kebumen, KH. Yazid Mahfudz, mengungkapkan rasa bangganya bahwa Kebumen dipilih menjadi tuan rumah Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I ini. “Ini pertama kalinya ibukota kabupaten dipilih menjadi tuan rumah Kolaborasi Nasional Tunas Integritas. Sementara itu, hadir membuka acara tersebut Plt.Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Siswo Laksono,SH,M.Kn, yang mewakili Plt.Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2017 KPK RI telah melakukan 118 kegiatan penyidikan kasus korupsi dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi dimana tercatat 43 perkara korupsi melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4, 27 perkara melibatkan oknum swasta, 20 perkara melibatkan anggota DPRD, dan 12 perkara lain menyangkut Kepala Daerah. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan mengingat berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar para pejabat tidak melakukan tindak pidana korupsi, diantaranya menerbitkan Perturabn Gubernur tentang Gratifikasi, Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelimpahan kewenangan perijinan dan non perijinan di daerah kepada PTSP, Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui eProcurement hingga Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Agenda Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I Tahun 2018 ini nantinya diharapkan akan menghasilkan beberapa output penting dalam Pembangunan Budaya Integritas Bangsa, diantaranya : Sekretariat Integritas Nasional, Pendirian Pusat Kajian Pembangunan Budaya Integritas, serta terbentuknya kepengursan Dewan Integritas Nasional dan Indonesia Corp University (I-Corpu) berikut dengan pola pendanaan operasionalisasinya.

 

 

itjen   22 Maret 2018   Dilihat : 232



Artikel Terkait:
Website Security Test