Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL
Kilas Berita  
Penanganan Benturan Kepentingan di KKP

Ditengah pelaksanaan anggaran dan PBJ saat ini, tentu sangat penting untuk menjaga bahwa pelaksanaan anggaran dan kegiatan, termasuk PBJ terlepas dari benturan kepentingan atau dikenal juga dengan conflict of interest (CoI). Untuk itu Itjen KKP sangat berkepentingan untuk terus menerus memastikan bahwa pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP berjalan sesuai dengan ketentuan. 

Berdasarkan Permen KP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, benturan kepentingan atau CoI adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi yaitu kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; pemberian izin yang dikskriminatif; pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah; pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional; melakukan komersialisasi pelayanan publik; penggunaan asset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan; menjadi bagian dari pihak yang diawasi; melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; menjadi bawahan pihak yang dinilai; melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain; melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pada Agustus hingga September 2021 ini, itjen KKP kembali melaksanakan pemantauan penanganan benturan kepentingan, diantaranya:

  1. Inspektorat IV melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektorat IV melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Priovinsi Jakarta
  3. Inspektorat II melaksanakan Evaluasi Benturan Kepentingan Pada Ditjen PSDKP di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta
  4. Inspektorat II melaksanakan Evaluasi Benturan Kepentingan Pada Ditjen Perikanan Tangkap di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta
  5. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Benturan Kepentingan Pada Inspektorat Jenderal KKP di Prov. DKI Jakarta.

 

Adapun di Itjen KKP sendiri, potensi bentuk benturan kepentingan di lingkup Itjen yaitu meliputi: gratifikasi, penggunaan aset jabatan/instansi, rahasia jabatan/instansi, perangkapan jabatan, rekrutmen pegawai, proses pengawasan, penyalahgunaan jabatan, diskresi. Dari hasil identifikasi tersebut, maka perlu dilaksanakan penanganan benturan kepentingan dengan diterbitkannya surat edaran lingkup Itjen Nomor: 7.8/ITJ/VII/2021 (baca juga: PENGUMUMAN: SURAT EDARAN No:...). Hal ini dalam rangka meningkatkan pelaksanaan good government yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam surat edaran tersebut termuat daftar bentuk benturan kepentingan di lingkungan Itjen KKP; surat pernyataan potensi benturan kepentingan; surat pernyataan bebas benturan kepentingan; dan laporan dugaan benturan kepentingan.

 

Melalui penanganan benturan kepentingan yang efektif, diharapkan akan tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif bagi pencegahan KKN.

Itjen Kuat, KKP Hebat. . !
 

 

itjen   16 September 2021   Dilihat : 370



Artikel Terkait: