Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL
Kilas Berita  
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Dalam rangka terus memantau percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Itjen KKP selain memantau secara virtual melalui desk evaluation juga perlu dilakukan pengujian secara langsung ke auditi melalui pengecekan langsung ke lapangan. Sebagai informasi, sudah terbangun 48 unit kerja dari target 42 unit kerja (kumulatif), namun target jumlah tersebut dirasakan relatif rendah dibandingkan Kementerian/lembaga lainnya, terlebh tidak ada satupun unit kerja KKP yang meraih predikat ZI menuju WBK/WBBM dari Tim Penilai Nasional (TPN), dan dari 17 unit kerja yanng dicanangkan, ada 4 unit kerja yang tidak lolos sebagai unit kerja WBK/WBBM tahun lalu.  

Pada tahun 2021 ini telah dicanangkan target pembangunan sebanyak 56 unit kerja (kumulatif), atau sebanyak 13 unit kerja baru pada tahun ini. Untuk terus memacu mencapai target tersebut, beberapa upaya akan dan telah dilaksanakan oleh Itjen KKP, seperti menyusun petunjuk teknis pengawasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK, melaksanakan sosialisasi pedoman pembangunan Zona Integritas, melaksanakan asistensi, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada unit kerja lingkup KKP, khususnya pada unit kerja yang diusulkan oleh unit eselon I atau mitra kerja. Tidak hanya itu, Dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas sebagaimana yang diamanatkan dalam PermenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019, telah dikembangkan inovasi dalam mendorong percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KKP yang mempermudah pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian secara online melalui aplikasi e-Zona Integritas.

Selaras dengan upaya percepatan pembangunan ZI menuju  WBK/WBBM  di  lingkungan KKP tersebut, dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pencegahan dan  pemberantasan  korupsi  yang  konkrit,  sebagai  bagian  dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik, maka Itjen KKP yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Inspektorat V pada Bulan September ini melakukan beberapa evaluasi lapangan maupun desk evaluation, diantaranya: 

  1. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pangkalan PSDKP Cilacap Prov. Jawa Tengah.
  2. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Prov. Banten.
  3. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Balai KIPM Entikong Prov. Kalimantan Barat.
  4. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Prov. DKI Jakarta.
  5. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Stasiun KIPM Cirebon Prov. Jawa Barat.
  6. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Stasiun PSDKP Pontianak Prov. Kalimantan Barat.
  7. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Prov. Sulawesi Tenggara.
  8. Inspektorat V melaksanakan Desk Evaluasi Dalam Rangka Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan di Prov. Sumatera Utara.
  9. Inspektorat V melaksanakan Desk Evaluasi Dalam Rangka Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 Pada Stasiun PSDKP Pontianak di Prov. Kalimantan Barat.
  10. Inspektorat V melaksanakan Desk Evaluasi Dalam Rangka Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 Pada Stasiun KIPM Cirebon di Prov. Jawa Barat.
  11. Inspektorat V melaksanakan Desk Evaluasi Dalam Rangka Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 Pada BBRSEKP di Prov. DKI Jakarta.
  12. Inspektorat V melaksanakan Desk Evaluasi Dalam Rangka Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 Pada Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Prov. DKI Jakarta.
  13. Inspektorat V melaksanakan Desk Evaluasi Dalam Rangka Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 Pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Prov. DKI Jakarta.
  14. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pangkalan PSDKP Lampulo Prov. Aceh.
  15. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Prov. Papua Barat.
  16. Inspektorat V melaksanakan Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Internal Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan Prov. Sumatera Utara.

Evaluasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh auditi dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah sesuai dengan kondisi di lapangan, melakukan uji petik terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi salah satu unsur pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Melalui evaluasi lapangan juga diharapkan dapat langsung dilakukan klarifikasi dan penilaian sementara atas kelengkapan dokumen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dari auditi.

 

Mengingat capaian pembangunan ZI di KKP hingga tahun 2020 yang relatif masih rendah tersebut, dalam implementasinya diperlukan komitmen Seluruh Pimpinan dan Pegawai dalam membangun Zona Integritas yang berkelanjutan, dengan: menganggarkan kebutuhan kegiatan pembangunan WBK. Unit Eselon I terlibat secara langsung dalam Pembangunan ZI di UPT, melibatkan seluruh pegawai di unit kerja dalam membangun ZI, dan memberikan pemahaman yang sama bahwa pembangunan WBK bukan merupakan pekerjaan tambahan, bukan sekedar pemenuhan dokumen, tidak hanya mengerjar nilai atau pengakuan, namun merupakan suatu kegiatan perubahan, memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, diperlukan konsistensi pelaksanaan rencana aksi/roadmap pembangunan WBK lingkup KKP dan menjadikan kegiatan pembangunan ZI menjadi IKU  unit kerja tsb., meningkatkan Unit kerja yang telah mendapat predikat WBK menjadi predikat WBBM. Yang tidak penting, menciptakan inovasi yang berkualitas yang dapat memberikan dampak langsung dan bermanfaat kepada masyarakat.  

 

Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan Zona Integritas itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, terintegrasi, dan sistematis, dalam bentuk pembangunan dan penerapan budaya integritas, perbaikan dan penerapan SOP, pedoman, dan berbagai peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya, dan yang terpenting dalam rangka mempermudah pelayanan publik di instansi pemerintah. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan asistensi dalam bentuk pendampingan, bimbingan dan penjelasan terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan melakukan pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai Lembar Kerja Evaluasi menurut peraturan yang berlaku, beserta implementasinya. 

 

Itjen Kuat, KKP Hebaat...!

 

#DiRumahAja
#socialdistancing
#physicaldistancing
#stayhome
#BersamaKitaLawanCovid19 #SayangiDiridanKeluargaAnda

 

itjen   06 September 2021   Dilihat : 370



Artikel Terkait: