Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL
Kilas Berita  
Itjen KKP Siap Mengawal Kebijakan dan Program Pembangunan KP dibawah Kepemimpinan Bapak Sakti Wahyu Trenggono

Begitu dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, beliau langsung tancap gas untuk segera meningkatkan kinerja KKP ditengah badai permasalahan yang sempat menghantam beberapa waktu lalu. Sosok Sakti Wahyu Trenggono yang lahir 3 November 1962 di Semarang, Jawa Tengah tersebut bukan wajah baru di Kabinet Indonesia Maju. Sebelum menjabat Menteri KP, beliau adalah adalah Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Menhan Prabowo Subianto. Guna memacu kinerja KKP tersebut, menjelang pergantian tahun baru 2021 yang lalu, beliau berpesan bahwa Sektor Kelautan dan Perikanan adalah masa depan kita bersama, sekaligus masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga diperlukan tekad yang kuat, semangat pantang menyerah untuk terus meningkatkan produktifitas. Sejalan dengan hal tersebut,  juga diluncurkan pula logo KKP REBOUND, guna menciptakan semangat kebangkitan, pembenahan tata kelola, dan peningkatan kinerja.

Jumpa pers perdana MKP Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu di Gedung Mina Bahari IV

 

Seiring dengan semangat baru, Itjen KKP sebagai pengawas intern akan selalu siap mengawal kebijakan dan program pembangunan KP dibawah kepemimpinan MKP Sakti Wahyu Trenggono. Salah satu fokus Beliau yang juga menjadi fokus pemerintahan Jokowi yakni peningkatan produktifitas perikanan budidaya. Hal ini terlihat pada kunjungan kerja di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan usaha produksi perikanan budidaya yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Turut mendampingi kunjungan kerja tersebut, Bapak Irjen KKP Dr.Muhammad Yusuf, bersama sejumlah pejabat Eselon I dan II lingkup KKP pada Kamis (07/01/21) lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri KP juga melakukan pencanangan pembangunan klaster tambak udang dan peninjauan lapangan serta panen parsial udang vaname. KKP menjadikan subsektor perikanan budidaya sebagai leading sektor perekonomian nasional. Ini dilakukan lantaran subsektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja serta mendukung ketahanan pangan. “Paradigma peran UPT dari hanya sebatas pelayan masyarakat dan sebagai agent of change serta pemberi solusi, saat ini bertambah perannya sebagai katalisator ekonomi, artinya bukan hanya sebagai pusat informasi teknologi saja tetapi mampu memberikan dampak sebagai penghela kegiatan ekonomi para pembudidaya dan berkontribusi bagi perekonomian nasional ” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat berkunjung di BLUPPB Karawang (7/1), sebagaimana dikutip dari Siaran Pers KKP.GO.ID. 

Beliau menegaskan kita harus bisa kembangkan perikanan budidaya seperti perikanan budidaya di Australia, Norwegia, Jepang, dan juga Vietnam yang sektor perikanan budidayanya sudah berkembang karena Indonesia memiliki lahan dan komoditas yang sangat potensial. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya berkelanjutan adalah dengan mengoptimalkan peran UPT dengan potensi sumber daya manusia yang mumpuni di bidang perikanan budidaya serta potensi lahan yang bisa dikelola untuk pengembangan perikanan budidaya dengan selalu memperhatikan keberlanjutan ekosistem. "Kita harus bergerak membangun kampung-kampung budidaya, misal Kampung Nila, Kampung Lele, Kampung Udang, penamaannya disesuaikan saja dengan komoditas apa yang paling dominan di tempat tersebut," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pembangunan sentra budidaya ini harus dibarengi dengan hitungan ekonomi dan sosial yang matang agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tercapai. Belaiau juga mengarahkan supaya pembangunan sentra budidaya ini melibatkan pemerintah daerah. Pembangunan sentra budidaya perikanan disebutnya sebagai sumber ekonomi baru yang ramah lingkungan. Sebab tolak ukur keberhasilnya adalah besaran perputaran ekonomi yang dihasilkan bukan seberapa luas kolam budidaya yang dibangun. Kegiatan di dalamnya bukan hanya budidaya, tapi juga aktivitas jual beli, kuliner, bahkan wisata. "Perlu membangun sumber-sumber ekonomi baru (di sektor kelautan dan perikanan melalui perikanan budidaya) karena sumber daya alam bisa habis bila terus dieksplorasi. Dan setiap melakukan sesuatu itu harus ada nilai tambahnya, untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk negara," urainya. Di lain pihak, ditegaskan pula pentingnya pengawasan khususnya menjaga laut dari para pelaku illegall fishing dan kegiatan menangkap ikan yang merusak. "(Sektor kelautan dan perikanan) ini sebuah kapal besar yang harus kita jaga dari sudut ke sudut (keberlanjutannya). Di sisi lain kita pastikan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan untuk negara," pungkasnya.

Selain peresmian pembangunan dan rehabillitasi 13 klaster tambak udang di BLUPPB Karawang, Menteri Kelautan dan Perikanan didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen PSDKP serta Dirjen PDSPKP juga melakukan kunjungan ke lokasi budidaya lele sistem bioflok dengan produktivitas sekitar 250-300 kg/bak, budidaya lele dalam ember atau Budikdamber dengan produktivitas sekitar 7 kg/ember, pendederan kakap putih dengan kapasitas produksi sekitar 500.000 ekor benih ukuran 3-4 cm/tahun serta budidaya udang vaname dengan bak bulat yang produktivitasnya mencapai sekitar 150 kg/bak.

 

Itjen Kuat, KKP Hebaat. . . !

 

 

 

#ingatpesanibu #Ingat3M (Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak dan hindari kerumunan, Mencuci tangan pakai sabun dengan rutin) 

#DiRumahAja
#socialdistancing
#physicaldistancing
#stayhome
#BersamaKitaLawanCovid19 #SayangiDiridanKeluargaAnda



itjen   08 Januari 2021   Dilihat : 687



Artikel Terkait: