Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL
Kilas Berita  
Entry Meeting Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Periode Semester II 2020

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI periode Semester II 2020, BPK-RI pada 18 Desember 2020 lalu telah mengadakan Rapat Entry Meeting Pemantauan TLHP dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester II Tahun 2020. Rapat digelar secara virtual, dimana Itjen KKP melaksanakan melalui Ruang Rapat Itjen, yang dihadiri oleh:

  1. Plt.Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK (Penanggung Jawab)
  2. Kepala Auditorat IV.C (Wakil Penanggung Jawab)
  3. Kasub Auditorat IV.C.1 (Pengendali Teknis)
  4. Ketua Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI, Ketua Tim Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara, para Kasubtim beserta seluruh anggota tim.
  5. Inspektur Jenderal KKP
  6. Sekretaris Inspektorat Jenderal
  7. Inspektur I, II, III, IV dan V
  8. Kepala Biro Keuangan
  9. Para Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP
  10. Para Pejabat Eselon III dan IV lingkup KKP
  11. Koordinator Kelompok PHP
  12. Kasub Koordinator Data
  13. Kasub Koordinator Analisis
  14. Operator Penanggungjawab TL Eselon I dan staf.

Adapun acara dibuka secara resmi oleh Plt.Tortama yang diwakili oleh Kepala Auditorat IV.C Indria Syzinia yang memperkenalkan susunan tim. Selanjutnya Kepala Auditorat IV.C menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara di lingkungan KKP untuk periode Semester II 2020. Dalam arahannya disampaikan mekanisme pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, serta mekanisme penyelesaian kerugian negara. Kepala Auditorat IV.C memberikan apresiasi atas capaian tindak lanjut periode sebelumnya sekitar 78,78% yang relatif tinggi dibandingkan Kementerian/lembaga lain dibawah koordinasi dari AKN IV. Untuk itu diharapkan capaian tindak lanjut pada periode semester I 2020 ini bisa menyentuh 85% bahkan lebih. 

Selanjutnya, Inspektur Jenderal KKP menyampaikan perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan atas kerugian negara, dimana terdapat perkembangan cukup signifikan dari periode sebelumnya, dengan adanya penetapan informasi kerugian negara sebanyak 1.415 Kasus telah dilakukan Penetapan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer Kep.48/MEN/KU.440/2020 tanggal 30 November 2020, yang merupakan gabungan temuan TGR dan temuan PIII dari pemeriksaan Itjen dan BPK-RI dan sebanyak 116 kasus dengan penetapan TPKN Satker, sesuai surat Sekjen kepada Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK-RI Nomer B-843/SJ/XI/2020 tanggal 30 November 2020, yang merupakan gabungan temuan TGR dan temuan PIII dari pemeriksaan Itjen dan BPK-RI. 

Terhadap hal tersebut, Kepala Auditorat IV.C menyampaikan perlunya kelengkapan berupa identitas para penanggung jawab penyelesaian kerugian negara dimaksud agar dapat diinput ke dalam aplikasi SIKAD BPK-RI.. Selanjutnya diperlukan pula percepatan penetapan informasi kerugian negara lainnya menjadi kerugian negara sehingga tidak membawa potensi untuk APH masuk kembali. Untuk ini dibutuhkan keaktifan dan kepedulian dari eselon I terkait dalam memproses penyelesaian kerugian negara melalui Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di masing-masing eselon I terkait. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan upaya-upaya Inspektorat Jenderal KKP guna mempercepat tindak lanjut, diantaranya:

  1. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tahapan kegiatan pra pemutakhiran data dengan masing-masing Eselon I pada tanggal 16-17 November 2020 dan 7-8 Desember 2020 sebagai upaya untuk mendorong Eselon I untuk segera menindaklanjuti sisa rekomendasi atas LHP BPK RI.
  2. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan rapat pada tanggal 17 November 2020 dengan Biro Keuangan dan Eselon I lingkup KKP guna menyelesaikan rekomendasi atas permasalahan aset pada LK KKP Tahun 2017 yang mana dalam penyelesaian tindak lanjutnya memerlukan informasi/data/dokumen tertulis sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud dalam LHP BPK RI.
  3. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan sosialisasi untuk penginputan SIPTL pada tanggal 16-17 November 2020 dan 7-8 Desember 2020 dengan mengundang para operator penanggungjawab tindak lanjut LHP BPK RI pada masing-masing Eselon I lingkup KKP.
  4. Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi pemantauan, verifikasi, dan validasi awal atas bukti/dokumen tindak lanjut terhadap masing-masing Eselon I dan melakukan finalisasi pada aplikasi SIPTL.
  5. Sejak dari awal dari temuan sementara, penyampaian tanggapan, penyusunan rencana aksi, hingga terbitnya LK 2019, Itjen KKP terus mendampingi dalam bentuk Reviu Laporak Keuangan, pemantauan, dan koordinasi tindak lanjutnya.

Beberapa permasalahan dalam tindak lanjut yang memerlukan fokus koordinasi penyelesaian tindak lanjut diantaranya:

  • Terhadap penyelesaian temuan atas pengurusan sertifikasi tanah yang belum dapat dilakukan oleh Eselon I disebabkan oleh masih adanya sengketa dan pihak-pihak yang menguasai atas tanah tersebut, baik dari perorangan maupun Pemerintah Daerah setempat, contoh pada Satker PPN Brondong dan BBPBAP Takalar. Untuk itu perlu adanya fasilitasi dan advokasi hukum dari Setjen c.q Biro Hukum dan Organisasi guna koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaiannya.
  • Terhadap penyelesaian temuan atas kelebihan pembayaran maupun denda keterlambatan yang mana Pihak Ketiga/Rekanan tidak mampu membayar, dalam hal ini KKP telah melakukan upaya untuk mengalihkan penagihan tersebut kepada PUPN.

Pada kesempatan selanjutnya dipaparkan pula perkembangan realisasi anggaran, struktur organisasi KKP, dan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lingkup KKP oleh Kepala Biro Keuangan yang mewakili Sekretaris Jenderal KKP.

 

Mari segera penuhi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Bersama kita bisa.....Itjen Kuat, KKP Hebaatt!!

itjen   21 Desember 2020   Dilihat : 811



Artikel Terkait: