Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL
Kilas Berita  
Peringatan Hakordia 2020: Meneguhkan Komitmen untuk Menegakan Integritas di lingkungan KKP

Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi, merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi, demikian kutipan pidato Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Istana Negara tanggal 16 Desember 2020. Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik, merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha, terutama pada UMKM, menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit, terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit serta aplikasi-aplikasi lainnya.

Guna memperkuat semangat upaya  pencegahan korupsi, maka KKP melaksanakan peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020. Tema yang diambil dalam peringatan HAKORDIA di KKP Tahun 2020 adalah, Meneguhkan Komitmen untuk Menegakan Integritas di lingkungan KKP. Melalui peringatan HAKORDIA 2020 ini diharapkan dapat tersosialisasikan nilai-nilai anti korupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi dalam mencegah korupsi, serta nilai-nilai anti korupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi dalam mencegah korupsi. Selain itu, melalui peringatan HAKORDIA 2020 ini juga dikokohkan kembali komitmen dan kerjasama dalam pemberantasan korupsi di lingkungan KKP.

Kegiatan Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020 diselenggarakan tanggal 16 Desember 2020 di Ruang Rapat Tuna Lantai 15, Gedung Mina Bahari (GMB) IV, Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat. Rangkaian kegiatan peringatan HAKORDIA KKP Tahun 2020 diawali sejak tanggal 11 Desember 2010 dengan diisi kegiatan Sosialisai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP  secara virtual kepada satker pusat dan daerah dan Khotbah/Ceramah Keagamaan dengan tema “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Anti Korupsi” pada Masjid disekitar lingkungan kantor KKP. Puncak peringatan HAKORDIA Tahun 2020 dilaksanakan tanggal 16 Desember 2020 yang ditandai dengan Talkshow yang menghadirkan narasumber dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Anggota Ombudsman, Praktisi Anti Korupsi, dan Inspektur Jenderal KKP. Kegiatan diikuti sebanyak 1.154 peserta yang terdiri pejabat Eselon I, II, koordinator, perwakilan pejabat fungsional auditor, dan undangan dari Unit Pelaksana Teknis di lingkup KKP yang hadir tatap muka maupun melalui aplikasi Zoom dan live Youtube. Hadir sebagai narasumber talkshow adalah Inspektur Jenderal KKP, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Anggota Ombudsman, dan Praktisi Anti Korupsi. Kegiatan ini juga tetap memperhatikan dan menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pada pembukaan secara resmi sekaligus arahannya, Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Syahrul Yasin Limpo mengajak para pegawai KKP menjadikan puncak peringatan hari anti korupsi sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020 sebagai momentum untuk bangkit. "Masih banyak program-program KKP yang dinanti oleh nelayan, pembudidaya, pemasar serta pengolah hasil perikanan, karenanya, Saya minta para pejabat di KKP terus menanamkan integritas agar memberikan kebaikan serta manfaat bagi bangsa dan negara", tegas beliau. “Mari membuat integritas bagi diri kita, itu yang paling penting. Orang yang bahagia itu orang yang bisa memberikan rahmat," ujar beliau. Sebagai langkah kebangkitan, Menteri Syahrul Yasin Limpo meminta para pejabat KKP melakukan tiga hal untuk menyongsong tahun 2021. Pertama, ialah perbaikan mindset guna memilah program atau kegiatan dengan mengklasifikasi berdasarkan potensinya seperti high, middle, atau low risk. Kedua, ialah manajerial agenda yang harus memenuhi SOP yang telah ditetapkan, dan Ketiga, menjunjung tinggi azas keadilan atau equity. Dalam uraian akhirnya beliau berpesan bahwa, "Korupsi adalah hal yang merusak tatanan kehidupan, mengancam kebahagiaan kita", pesan beliau.

Pada puncak peringatan Hakordia tahun 2020, Menteri Syahrul Yasin Limpo menyerahkan penghargaan kepada 13 unit kerja di lingkungan KKP yang telah perpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) pada tahun 2020. Ketiga belas Ketiga belas unit kerja tersebut adalah :

  1. Pusat Data dan Informasi KP (Pusdatin) Setjen
  2. Plebuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan DJPT
  3. PPN Pekalongan DJPT
  4. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung DJPT
  5. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lampung DJPB
  6. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan DJPB
  7. Direktorat Pengolahan Bina Mutu DJ PDSPKP
  8. Direktorat Usaha dan Investasi DJ PDSPKP
  9. Loka Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Serang DJ PRL
  10. Loka Kawasan Koservasi Perairan Nusantara Pekanbaru DJ PRL
  11. Pangkalan PSDKP Tual
  12. Pangkalan PSDKP Batam, dan
  13. Balai KIPM Surabaya I.

Talkshow HAKORDIA Tahun 2020 menghadirkan narasumber antara lain adalah : Inspektur Jenderal KKP, Kepala PPATK, Anggota Ombudsman RI, dan Praktisi Anti Korupsi. Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam paparannya menyebutkan bahwa permasalahan yang masih kita hadapi terkait korupsi yaitu bagaimana persepsi kita terhadap tindak pidana pencucian uang dan bagaimana kita menyikapi kasus korupsi yang masih banyak terjadi di Indonesia. Komitmen para pejabat harus tertuju pada mengatasi masalah korupsi yang terjadi di organisasi. Rating integritas menjadi isu di kehidupan kita karena integritas merupakan elemen kunci dalam pemberantasan korupsi. Internalisasi integritas merupakan titik kritis di seluruh negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Integritas harus selalu ditegakkan dimana integritas menyangkut masalah moral yang dipandang perlu untuk dipertahankan disamping profesionalisme. Kegagalan penerapan integritas akan menghapuskan segala prestasi maupun “achievement” yang kita dapatkan. ASN harus memiliki profesionalisme, dimana didalamnya termasuk harus dapat menegakkan peraturan yang berlaku di organisasi dan menolak suatu hal yang melanggar peraturan tertentu.

Tantangan terbesar bagi kita yaitu bagaimana mempertahankan integritas dan menggabungkan profesionalisme, integritas, dan hati nurani. Mengingat akhir-akhir ini telah diupayakan kesejahteraan ASN maka sudah seharusnya kultur integritas dapat diterapkan. Membangun suatu komitmen kerja untuk dijadikan sebagai kontrol pribadi maupun organisasi perlu mendapatkan perhatian khusus agar integritas dapat ditegakkan. Prinsip governance terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan diinternalisasi ke seluruh ASN, antara lain: komitmen, transparansi, independensi, kesetaraan, dan akuntabilitas. Di dalam menjaga diri dari kejahatan kuncinya yaitu terdapat pada adanya niat dan kesempatan yang harus selalui diperhatikan.

Selanjutnya, peran pengawasan internal untuk meningkatkan kinerja dan integritas KKP menjadi fokus paparan Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf. Diuraikannya, peran yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal KKP sebagai pengawas internal lingkup KKP antara lain :

  1. Menurunnya nilai temuan keuangan oleh BPK (kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan, PNBP terlambat disetor);
  2. Meningkatnya kinerja layanan pengaduan masyarakat (TOP 30 dari Kemen PAN dan RB);
  3. Meningkatnya maturitas SPIP KKP;
  4. Terjaganya akuntabilitas kinerja (SAKIP) KKP;
  5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik KKP (Yanblik KKP); dan
  6. Terimplementasinya Reformasi Birokrasi (RB) KKP.

Selanjutnya, salah satu upaya penegakan integritas yakni melalui Probity Audit, yang diharapkan setiap proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu: a). Efisien dan efektif (value for money); b). Terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; dan c). Bebas dari benturan kepentingan (CoI). Tujuan Probity Audit yaitu untuk mencegah, menangkal dan mendeteksi sebagai sistem peringatan dini/early warning system pengadaan barang/jasa pemerintah. Dijelaskan pula, ada 3 pokok masalah yang membuat indonesia masih tertinggal, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi  serta penegakan hukum, yaitu: miskin figure model, kompetensi yang kurang mumpuni dan budaya organisasi (kurangnya kontribusi dan employee). Hal-hal tersebut yang perlu segera diperbaiki kedepan.

Pada kesempatan berikutnya, transparansi pelayanan publik sebagai upaya pencegahan korupsi disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya. Terdapat interaksi tiga pilar sebagai background pola pemerintahan di Indonesia, yaitu State, Market dan Civil society. Good governance merunjuk bahwa kekuasaan bukan urusan pemerintah semata, tetapi fungsi pemerintahan merupakan hasil interaksi pemerintah, masyarakat sipil dan pihak swasta. Pada era teknologi informasi sekarang, masyarakat semakin melek informasi, publik bisa menjadi detektif, investigator, citizen journalist ataupun proliferasi serta arus informasi makin komplek.

Good Governance sangat erat hubungannya dengan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat melalui peningkatan kapasitas (SDM dan Sistem) penyedia pelayanan publik yang didasarkan pada orientasi pelayanan publik dan kebutuhan inovasi. Selain itu, faktor yang juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu kuatnya tuntutan, partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, keadilan pelayanan, efektivitas dan efisiensi, visi strategis demi perbaikan kualitas layanan. Selain itu, sistem penanganan pengaduan harus diterapkan secara efektif, efisien dan berkeadilan. Kapasitas penyedia layanan publik yang harus dipenuhi antara lain: SDM professional; sarana prasarana; SOP dan mekanisme layanan; aksesibilitas; dukungan IT; adaptif terhadap perkembangan; dan inovatif. Orientasi layanan publik dibagi menjadi dua, yaitu citizen oriented (aksesibilitas yang murah, mudah, merata dan terjangkau serta pemenuhan hak warga Negara) dan market oriented (efektifitas dan efisiensi, kepastian waktu dan biaya serta kepastian hukum dan prosedur).

Kendala utama kualitas pelayanan publik yaitu rendahnya kepatuhan implementasi standar pelayanan publik, dimana dampak yang dapat ditimbulkan, yaitu antara lain:

  1. Rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis mal administrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kewenangan tidak terkendali secara makro yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.
  2. Mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, hambatan pertumbuhan investasi.
  3. Pencapaian target RPJPN, RPJMN, RKP yang terkait sektor pelayanan publik barang, jasa dan administrasi akan terhambat.
  4. Kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik.

Untuk mewujudkan layanan publik di Indonesia yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, upaya perbaikan pelayanan publik bebas KKN yang dapat ditempuh, antara lain: a). Pengawasan & penanganan pengaduan yang efektif dan efisien; b). Pemanfaatan Teknologi Informasi; c). Apresiasi dalam bingkai pengawasan yang memotivasi  (Ruang Inovasi); d). Sinergi kelembagaan dan partisipasi publik, akuntabilitas dan transparansi.

Paparan terakhir oleh Pauline Arifin, seorang Praktisi Antikorupsi, yang memaparkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. menurutnya, tidak ada sistem secanggih apapun dapat menjamin seseorang tidak melakukan korupsi. "Agama, Kitab yang diyakininya pun tak membuat seseorang takut melakukan kejahatan korupsi. Namun, bila ikhtiar bangun budaya antikorupsi, sistem dibangun sedemikian rupa secara sistematis masih ada ruang korupsi, apalagi bila sistem dibangun setengah hati", ujarnya. Untuk itu, upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi, antara lain: bangun terus budaya antikorupsi, tingkatkan terus kompetensi, profesionalisme Kementerian, bangun dan terapkan sungguh-sungguh Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang memadai (sesuai standar internasional), dan bangun ekosistem, aksi kolektif antikorupsi dimana KKP sebagai pioneer, enabler bagi stakeholder.

Beberapa rekomendasi untuk KKP dalam mulai penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dapat dimulai dari  GAP Analysis sistem dan penerapan yang ada saat ini dengan SMAP SNI ISO 37001:2016. Kemudian bribery/ corruption Risk Assessment pada pada seluruh proses bisnis dan jabatan yang berisiko tinggi. Selanjutnya setting up dan implementasi, pemenuhan klausul SMAP, dimana top-mid pimpinan menjadi teladan dan mengomunikasikan dan mendorong komitmen SMAP kepada stakeholder KKP, dan terakhir mengevaluasi efektivitas penerapan SMAP dan peningkatan berkelanjutan berkala.

Adapun tahapan-tahapan penerapan SNI ISO 37001:2016.

  1. Persiapan (training awareness terhadap standar dan GAP analysis);
  2. Pengembangan Sistem (pengembangan kebijakan dan dokumentasi);
  3. Implementasi (sosialisasi penerapan dan implementasi sistem);
  4. Review Sistem (audit internal, tinjauan manajemen dan persiapan sertifikasi);
  5. Sertifikasi (pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit sertifikasi, perbaikan hasil audit, keputusan sertifikasi dan survailan di tahun berikutnya).

 

 

 

Mari kita teguhkan kembali komitmen untuk menegakkan integritas di KKP...Itjen Kuat, KKP Hebat....!

 

#DiRumahAja
#socialdistancing
#physicaldistancing
#stayhome
#BersamaKitaLawanCovid19 #SayangiDiridanKeluargaAnda

itjen   17 Desember 2020   Dilihat : 748



Artikel Terkait: