Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

INSPEKTORAT JENDERAL
Kilas Berita  
Itjen KKP Kembali Gelar FGD Pemantauan Tindak Lanjut di Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ltjen berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan, dimana salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah dalam bentuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan baik aparat pengawasan intern pemerintah (ltjen dan BPKP) maupun ekstern pemerintah (BPK). Laporan hasil pengawasan  tidak  akan ada artinya jika  rekomendasi  terkait  dengan substansi perbaikan kinerja yang ada tidak ditindaklanjuti oleh auditan. Untuk itu pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting dalam membantu perbaikan kinerja dari auditan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 4-6 September lalu, bertempat di Ruang Rapat Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Bapak Irjen Dr_Mumammad Yusuf memberikan arahan dan membuka secara resmi FGD Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK dan Itjen KKP lingkup Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya beliau berpesan beberapa hal: 1. Perlunya koordinasi dengan instansi terkait penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK, khususnya yg bernilai keuangan agar tidak berlarut-larut sehingga membuka pintu APH untuk masuk, 2. Perlunya koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait dalam pelaskanaan monitoring dan evaluasi berbagai hasil pembangunan dan bantuan KKP sehingga dapat segera ditindaklanjuti jika ada permasalahan, dan dalam pelaksanaan PBJ agar lebih cermat, dan perlu adanya pembangunan rekam jejak rekanan di daerah guna mendapatkan pelaksana PBJ yang kompeten dan qualified, dan 4. Penyelesaian re-revaluasi aset BMN guna mendukung kualitas LK KKP, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk mendapatkan dana Sukuk.

     

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas KP Provinsi Jawa Barat, para Pejabat Dinas KP Kab/Kota dan UPT lingkup Provinsi Jawa Barat. FGD ini membahas kendala dan permasalahan penyelesaian tindak lanjut yang berlarut-larut, baik temuan hasil pemeriksaan BPK maupun temuan Itjen KKP, sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan. Adapun kegiatan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Pengawasan Itjen KKP, BPKP dan BPK-RI pada Satker/UPT dan Dinas KP Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tersebut antara lain bertujuan: 1) mendapatkan data dan informasi perkembangan terkini pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan/pemeriksaan Itjen KKP, BPKP dan BPK-RI pada Satker/UPT dan Dinas KP Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, 2) menilai dengan keyakinan terbatas bahwa dokumen/bukti tindak lanjut yang disampaikan telah sesuai dengan substansi rekomendasi yang disajikan dalam LHP, dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut (Tuntas, Proses, atau Belum Ditindaklanjuti) atas penyelesaian rekomendasi LHP Itjen, dan melakukan validasi dan klarifikasi awal untuk tindak lanjut temuan BPK/BPKP, dan 4) memberikan masukan untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut.

Selama kegiatan tersebut juga dibuka desk help untuk para Satker terkait yang akan menyampaikan dokumen/bukti tindak lanjut. Dalam rangkaian kegaitan FGD tersebut juga disampaikan materi persiapan pelaksanaan Re-revaluasi Aset BMN pada Satker Dekon/TP dan UPT lingkup Provinsi Jawa Barat oleh Inspektur V Bapak Jayeng C. Purewanto, sebagaimana rangkaian kegiatan Revaluasi Aset BMN KKP yang tengah digelar di berbagai daerah guna menindaklanjuti temuan BPK-RI sekaligus untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Tahun 2019, serta mendukung upaya pemerintah untuk mendapatkan dana Sukuk.

Ayoo segera tindak lanjuti semua temuan, Itjen Kuat KKP Hebat...!

itjen   09 September 2019   Dilihat : 101



Artikel Terkait: