Dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR-RI pada Focus Group Discussion (FGD) di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Panen (LRMPHP) Bantul Provinsi D.I Yogyakarta dan Kegiatan Panen Udang di lokasi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2026, Inspektur Jenderal KKP Dr. Ade Tajudin Sutiawarnan, S.H., M.H., bersama Sekretaris Jenderal, Dirjen Perikanan Budi Daya, Dirjen PSDKP, Dirjen PK dan perwakilan eselon I lingkup KKP turut mendampingi Wakil Menteri dan Ketua Komisi IV beserta Anggota.

Wakil Menteri KKP memaparkan kepada Komisi IV Kebijakan Program Kerja Prioritas Nasional 2026 - 2029 Klaster Kedaulatan Pangan yang menjadi direktif presiden kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 6 (enam) program yaitu: (1) Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebanyak 5000 lokasi, (2) Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas 14.000 Ha, (3) Modeling dan Replikasi Tambak Udang Terintegrasi seluas 2.000 Ha, 4) Budidaya Ikan Darat Tematik sebanyak 40.000 lokasi, (5) Kapal Ikan Modern sebanyak 4.582 unit, dan (6) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional seluas 2.000 Ha.

Beberapa hal pokok masukan dan pertanyaan anggota Komisi IV DPR-RI terkait kebijakan dan program perikanan budidaya, dan pengembangan SDM KP, yaitu: a. Program Budidaya Ikan Darat Tematik sebanyak 4.000 lokasi agar dilaksanakan berdasarkan kajian yang memadai sehingga tidak menimbulkan kelebihan produksi (over supply); b. KKP mempertimbangkan revitalisasi kawasan Tambak Terpadu Lampung yang telah dibangun sejak tahun 1980-an namun belum mendapatkan perhatian dalam program revitalisasi; c. Penjelasan mengenai perkembangan pembangunan tambak di Kalimantan Tengah; d. Pengembangan industri pakan ikan nasional, Penerapan sistem Mina Padi pada lahan sawah beririgasi, Pengembangan bibit ikan hias untuk memenuhi kebutuhan ekspor; dan dukungan penyediaan benih mengingat peran pembudidaya di Kota Bogor sebagai pemasok ikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG); e. Tingginya penyelundupan benih bening lobster yang mengakibatkan kerugian negara dan meminta langkah konkret KKP. f. Penyuluh sebagai garda terdepan dalam mendampingi masyarakat dan bertugas memastikan bantuan sarana produksi tepat sasaran, menerapkan teknologi budidaya, serta mengawal program pemberdayaan pesisir, seperti Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bantul.

Kegiatan selanjutnya Panen Udang di BUBK Kebumen bersama dengan Komisi IV DPR-RI, dipaparkan profil BUBK Kebumen yang memiliki luas kawasan 100 hektar, saat ini BUBK Kebumen di tahun 2026 (siklus ke-8) telah panen parsial ke-11 dengan volume produksi sebesar 113.933 kg dengan nilai produksi senilai Rp7.424.148.315,00, kegiatan panen udang bersama dengan Komisi IV DPR-RI merupakan panen parsial ke-12 dengan estimasi panen sebesar 50.000 kg (50 ton). Ketua Komisi VI DPR-RI memberikan apresiasi tinggi terhadap pengelolaan BUBK yang dinilai sangat produktif dan menyoroti keberhasilan transformasi lahan yang dulunya terbengkalai menjadi kawasan tambak bernilai ekonomi tinggi dengan target produktivitas mencapai 40 ton per hektar per siklus, kini dimanfaatkan untuk budidaya udang berkualitas ekspor, model BUBK agar dapat direplikasi di daerah lain di seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan gizi protein hewani bagi anak-anak Indonesia.

Beberapa hal yang perlu diantisipasi terkait Perjanjian pinjam pakai dengan Ditjen Perikanan Budi Daya berakhir pada 12 Agustus 2026 dan harus segera diperpanjang, upaya peningkatan hasil panen hingga mencapai target 40 ton/ha, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, potensi serangan penyakit, dan perlunya penyempurnaan SOP, serta rencana pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan. Inspektorat Jenderal akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala guna memastikan operasional BUBK Kebumen tetap berjalan mendukung peningkatan produksi udang nasional.