24/2. Bogor. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan sinergi dengan mitra kerja sama, termasuk dengan Global Environment Facility (GEF) - 5 untuk mewujudkan penangkapan ikan terukur dan Kampung Nelayan Maju (KALAJU). Sebanyak 17 rencana kegiatan dituangkan dalam annual workplan and budget 2022.

Rencana kerja tersebut secara resmi ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zaini, yang juga sebagai Ketua Project Steering Committee (PSC) GEF-5 Enabling transboundary cooperation for sustainable management of the Indonesian Seas (ISLME) Indonesia, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktur Genderal Pengelolaaan Ruang Laut, dan Aryal Rajendra selaku The new Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Representative to Indonesia, secara daring.

Tujuan proyek ini adalah memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan dan pesisir (EAFM/EBM) di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui Trans-boundary Diagnostic Analysis (TDA) dan pengembangan Strategic Action Programme (SAP).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M Zaini dalam sambutannya mengatakan bahwa project GEf 5 membantu sumber daya ikan secara berkesinambungan, yang dibantu oleh FAO.

Ia berharap bantuan ini dimanfaatkaan untuk nelayan kecil dan dapat menigkatkan kapasitas building untuk memanfaaatkan sumber daya ikan kita.

“Dengan meningkatkan kapasitas kita untuk mengendalikan sumberdaya ikan maka nantinya perikanan masih bisa dimanfaatkan secara sustain hingga anak dan cucu kita” Harap Zaini.

Zaini juga menyatakan project GEF 5 telah ditetapkan ada di WPP  573, 712, 713, dan 714. Khusus untuk 712 dan 713 ia mengatakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah istmewa karena banyak masyarakat dengan mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan.

“WPP 712 dan 713 adalah daerah yang istimewa karena banyak stakeholder kita disana, sehingga sangat penting adanya sinergi antar esleon I unit KKP, terutama untuk komoditas Kepiting, Lobster, Rajungan, Udang sehingga dapat mencapai tujuan proyek GEF “ terang Zaini.

Lebih lanjut ia juga menerangkan mengenai adanya data yang menyebutkan bahwa 90-95 persen Kepiting bakau, masih bergantung di alam, dan belum ada budidayanya.

“Kalaupun ada budidaya kepiting bakau, biasanya membutuhkan waktu yang lama sehinga tidak menarik lagi bagi para pembudidaya. Kepiting ini tidak banyak bergerak dan hidup di daerah tertentu sehingga Direktorat Jenderal Budidaya, bisa membantu pengembangan budidaya kepiting bakau” Ujarnya

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyatakan untuk menggalakan budiaya lobster untuk ekspor luar negeri karena potensi lobster sangat besar di seluruh Indonesia. Sayangnya penangkap lobster tidak terdistribusi di seluruh Indonesia.

“Di daerah Utara terdapat lobster dengan berat sampai dengan 50 KG. di NTT juga banyak lobster sayangnya belum ada BBL disana, bisa jadi karena belum ada orang yang mampu untuk mengabil BBL tersebut. NTT juga termasuk di WPP 573, dan termasuk dalam ranah proyek GEF 5, sehingga saya berharap dari project ini ada pelatihan BBL disana” Terang Zaini lagi.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ridwan Mulyana menyatakan kegiatan ini dipastikan dapat mendukung program KKP yang lain seperti Kampung Nelayan Maju (Kalaju); Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan blue economy.

“Beberapa dukungan Project GEF 5 terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur diantaranya adalah mengindentifikasi lokasi dan alternatif mata pencaharian, empowering untuk Kampung Nelayan Maju; membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Harvest Strategy dalam rangka  kebijakan Penangkapan Ikan Terukur; mempersiapkan eco fishing port untuk CPIB, dan pendataan ETP” Terang Ridwan.

Rencana terdekat, Ridwan mengungkapkan akan melaksanakan kegiatan Gerai Pendaftaran Kapal Kakap dan Kerapu di lokasi Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

“Rencana terdekat, kami akan segera melaksanakan Kegiatan Gerai Pendaftaran Kapal Kakap dan Kerapu di lokasi Jawa Timur dan Kalimantan Timur untuk menyediakan jasa pendaftaran kapal, agar nelayan dapat memperoleh TDKP, NIB dan mengaktifasi e-loogbook mereka”, Jelas Ridwan lagi. 

Pelaksanaan ISLME Project di Indonesia dilakukan dengan landasan penandatanganan Implementing Arrangement pada tanggal 17 Januari 2019 (revisi IA pada tanggal 28 Januari 2021).