Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  

Struktur Organisasi


 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri atas:

  • Seksi Operasional Pelabuhan;
  • Seksi Kesyahbandaran;
  • Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
  • Subbagian Tata Usaha; dan
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Adapun tugas dari masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:
1. Seksi Operasional Pelabuhan
Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.

 

2. Seksi Kesyahbandaran
Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

 

3. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi; pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; pelayanan jasa, dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

 

4. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.