PROBOLINGGO (27/4) - Rangkaian bakti nelayan kembali dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang kali ini digelar di Probolinggo, Jawa Timur. Bersama Komisi IV DPR RI, kegiatan bakti nelayan dimaksudkan untuk memacu geliat perekonomian perikanan tangkap yang sempat lesu akibat pandemi Covid-19.

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Yuliadi mengatakan pandemi yang telah melanda lebih dari satu tahun ini memberikan dampak di berbagai aspek. Tak hanya masalah kesehatan, namun juga aspek sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan.

"Kegiatan bakti nelayan ini kita lakukan untuk mendorong aktivitas nelayan untuk kembali menggerakan roda perekonomian. Bantuan sembako dan fasilitasi permodalan kita gulirkan untuk mendukung kegiatan nelayan. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat," jelasnya di hadapan para nelayan Kabupaten dan Kota Probolinggo, Minggu (25/4).

Secara simbolis Yuliadi bersama anggota Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menyerahkan bantuan paket sembako untuk nelayan sebanyak 1.000 paket. Selain itu juga fasilitasi permodalan perikanan tangkap oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

"Pemerintah akan selalu hadir untuk nelayan. Selain pemberian bantuan, kemudahan berbagai macam layanan usaha perikanan tangkap juga dilakukan agar aktivitas nelayan dapat terus berjalan," imbuh Yuliadi.

Di waktu yang sama, anggota Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin meminta agar para nelayan bersabar dan selalu kuat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ia juga meminta peran aktif para nelayan untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan.

"Tugas kami selain menjadi perwakilan masyarakat juga terus mendorong KKP sebagai mitra Komisi IV untuk menyejahterakan nelayan. Silakan sampaikan kritik, saran, masukan dan aspirasinya agar permasalahan nelayan dapat segera ditindaklanjuti," terangnya.

Ia juga berharap agar bantuan yang diberikan pemerintah untuk nelayan dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain sembako, permohonan bantuan pemerintah lainnya dapat difasilitasi dan disampaikan melalui pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas nelayan semakin maju dan berdaya saing.