JAKARTA (12/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (KKP) kembali menggaungkan manajemen sedimentasi untuk mempercepat operasional pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan membangun dan memperpanjang breakwater yang berada di pintu masuk kolam pelabuhan perikanan.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini mengatakan upaya tersebut sedang dikaji dan dimatangkan oleh KKP bersama kementerian/lembaga terkait dan pakar kepelabuhanan perikanan dari Institut Teknologi Bandung. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kendala sedimentasi jalur lintasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.

"Hal ini menjadi fokus utama KKP mengingat sudah sekian lama pelabuhan perikanan ini dibangun namun belum operasional dengan optimal. Bapak Menteri telah menugaskan kami untuk mempercepat proyek ini, bersamaan dengan rehabilitasi beberapa gedung bangunan yang akan dimulai tahun ini," ujarnya saat mendampingi kunjungan kerja masa reses Komisi IV DPR RI di Kulonprogo, Sabtu - Minggu (10-11/4/2021).

Manajemen sedimentasi berupa pengerukan pasir secara rutin dengan kapal keruk sebelumnya juga telah dikemukakan oleh Menteri Trenggono saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto awal Maret lalu. Keuntungan lain dari skema pengerukan ini, pasir dapat dimanfaatkan menjadi komoditas bernilai ekonomis.

"Ini sudah disampaikan juga ke Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dapat dikaji hingga tiga bulan ke depan. Tujuannya agar mekanisme yang akan diambil nantinya benar-benar menjadi solusi untuk mengembangkan perikanan tangkap di pesisir selatan Yogyakarta," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono yang memimpin rombongan kunjungan kerja di Yogyakarta mengatakan akan membawa permasalahan ini ke rapat kerja DPR secepatnya. Tujuannya agar segera ditemukan titik temu permasalahan dan kegiatan nelayan dapat berjalan tanpa hambatan.

"Bangunan dan fasilitas lainnya di lokasi ini sudah baik, tinggal kita optimalkan saja dan benahi kekurangannya. Kita akan dorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersinergi agar lokasi ini semakin ramai aktivitas perikanannya," tuturnya di sela-sela peninjauan dermaga dan breakwater Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.

Menurutnya pelabuhan perikanan tersebut memiliki nilai tambah karena berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Aktivitas hulu hingga hilir dapat dilakukan karena produk perikanan dapat langsung diproses untuk komoditas ekspor. Selain itu juga dapat dikelola sebagai tempat wisata karena bersebelahan dengan Pantai Glagah.

"Kalau permasalahan pendangkalan ini tuntas, investor pasti akan masuk di sini yang tentu saja dapat meningkatkan pendapatan negara. Saya yakin dan optimis Bapak Menteri Trenggono memiliki manajerial yang bagus sehingga Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dapat segera operasional," katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY Bayu Mukti Sasongko mengatakan akan membahas permasalahan ini di tingkat provinsi dan DPRD setempat mengingat aset pelabuhan perikanan ini masih milik pemerintah daerah.

"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan kerja ini. Mohon dukungan dan bantuan juga dari pemerintah pusat dan Komisi IV DPR RI agar semua masalah di kawasan ini dapat segera terselesaikan dengan harapan pelabuhan perikanan dapat segera berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ini, diserahkan pula bantuan permodalan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) dengan nilai total Rp1,36 miliar. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan untuk para pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo.