JAKARTA (24/8) Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan pertemuan the 3^rd Regional Project Steering Committee (RPSC) Meeting GEF – 5 ISLME. Turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Bali pada Senin (23/8) tersebut, FAO Representative in Indonesia dan Timor Leste serta perwakilan Pemerintah Timor Leste.

Pertemuan regional tersebut bertujuan mereview progres pelaksanaan kegiatan ISLME, mendiskusikan rencana kegiatan hingga berakhirnya proyek, membahas usulan rencana perpanjangan (no cost extension) proyek, serta strategi terbaik yang dapat dilakukan untuk penyelesaian kegiatan pada proyek.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Ridwan Mulyana dalam sambutannya mengungkapkan, tujuan dari hibah ini yaitu memfasilitasi implementasi dari pendekatan-pendekatan ekosistem pada pengelolaan pesisir dan perikanan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dari sumber daya ekosistem di LME.

Pada pertemuan juga disampaikan mengenai capaian yang telah dilakukan masing-masing negara. Indonesia melalui KKP telah mengembangkan harvest strategy rajungan di WPPNRI 712, review rencana pengelolaan perikanan WPPNRI 712, 713, 714 dan 573, review RPP Lemuru serta penyusunan RPP Lobster dan Kepiting Bakau.

Ridwan menambahkan, Indonesia juga telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk memperkuat EAFM dan harvest strategy. “Upaya yang dilakukan diantaranya peningkatan pendataan perikanan rajungan, peningkatan kapasitas nelayan skala kecil melalui implementasi e-log book, peningkatan kepatuhan nelayan pada dokumen kapal nelayan kecil termasuk nomor registrasi usaha dan Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan”, ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan perikanan dengan pendekatan EAFM, telah dilakukan pula pelatihan Training of Trainer (ToT) EAFM tingkat perencana yang diikuti oleh 25 peserta di lingkungan staf KKP.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan sejalan dengan kebijakan penangkapan terukur yang akan diterapkan KKP di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).