BOGOR (8/4) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng perusahaan BUMN dan swasta nasional untuk bersinergi membangun kampung nelayan maju melalui dana corporate social responsibility (CSR) / bina lingkungan. KKP menargetkan, sebanyak 120 lokasi kampung nelayan maju dapat terwujud pada tahun ini.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini Hanafi mengakui pemerintah tidak dapat berjalan sendiri menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra diperlukan salah satunya menggunakan dana CSR untuk mendukung program prioritas nasional.

“APBN memang terbatas, untuk itu perlu sinergi ini dengan memperhatikan karakterisktik nelayan dan dikoordinasikan secara langsung dengan perusahaan yang potensial mempunyai program terkait,” ujarnya saat membuka kegiatan sosialisasi penataan kawasan kampung nelayan maju, Kamis (7/4/2022).

KKP mengajak berbagai mitra untuk turut mendukung penyediaan atau memperbaiki sarana/prasarana publik di kampung nelayan untuk meningkatkan fungsinya. Serta menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang maju dalam kegiatan penataan kawasan kampung nelayan.

“Kami juga berharap adanya kampung nelayan maju ini dapat menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat di kampung nelayan melalui kegiatan padat karya,” imbuhnya.

Program digitalisasi kampung nelayan juga menjadi topik bahasan dalam sosialisasi tersebut. Zaini mengatakan para nelayan didorong maju dalam semua aspek, termasuk literasi digital yang penting di era sekarang.

“Kami menawarkan kepada bapak/ibu sekalian di berbagai lokasi seluruh Indonesia. Tidak hanya kampungnya saja yang kita benahi, pun sumber daya manusianya agar para nelayan dan keluarganya semakin berdaya saing serta mandiri,” katanya.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan selama dua hari dan berlangsung secara hybrid. Kegiatan dihadiri Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Juardi dan diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari BUMN, swasta nasional, perbankan, pemilik kapal perikanan serta unit kerja terkait lingkup KKP.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian masyarakat pesisir. Digitalisasi kampung nelayan juga didorong mulai dari hulu sampai hilir, atau sejak sebelum melaut, saat melaut sampai setelah melaut.