Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  

Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem


 PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM  (Ecosystem Approach to Fisheries Management - EAFM)

 

I. DEFINISI dan KONSEP EAFM

FAO (2003) mendefinisikan Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) sebagai : “an ecosystem approach to fisheries strives to balance diverse societal objectives, by taking account of the knowledge and uncertainties about biotic, abiotic and human components of ecosystems and their interactions and applying an integrated approach to fisheries within ecologically meaningful boundaries”. Mengacu pada definisi tersebut, secara sederhana EAF dapat dipahami sebagai sebuah konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

 

Dalam konteks ini, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan (EAF) antara lain adalah : (1) perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem; (2) interaksi ekologis antar sumberdaya ikan dan ekosistemnya harus dijaga; (3 perangkat pengelolaan sebaiknya compatible untuk semua distribusi sumberdaya ikan; (4) prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan perikanan; (5) tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia (FAO, 2003). 

 

Sedangkan Pikitch, et.al (2004) dalam Adrianto (2010) mendefinisikan EAFM sebagai sebuah arahan baru pengelolaan perikanan di mana prioritas pengelolaan dimulai dari ekosistem dan bukan spesies target. Dengan demikian kunci dari pemahaman EAFM adalah perhatian terhadap konektivitas antar komponen ekosistem (termasuk manusia) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh spesies target sebagai obyek dari pengelolaan perikanan (Adrianto et al, 2010).  

 

Berdasarkan definisi dan prinsip EAFM tersebut, maka implementasi EAFM di Indonesia memerlukan adaptasi struktural maupun fungsional di seluruh tingkat pengelolaan perikanan,k hususnya menyangkut perubahan kerangka berpikir (mindset) misalnya bahwa otoritas perikanan tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif perikanan (fisheries administrative functions), namun lebih dari itu menjalankan fungsi pengelolaan perikanan (fisheries management functions) (Adrianto et al, 2010).

 

II. URGENSI PENDEKATAN EKOSISTEM UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang dikaruniai dengan ekosistem perairan tropis memiliki karakteristik dinamika sumberdaya perairan, termasuk di dalamnya sumberdaya ikan.  Dinamika sumberdaya ikan ini tidak terlepas dari kompleksitas ekosistem tropis (tropical ecosystem complexities) yang telah menjadi salah satu ciri dari ekosistem tropis.  Dalam konteks ini, pengelolaan perikanan yang tujuan ultimatnya adalah memberikan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekosistem yang menjadi media hidup bagi sumberdaya ikan itu sendiri. Gracia and Cochrane (2005) memberikan gambaran model sederhana dari kompleksitas sumberdaya ikan sehingga membuat pendekatan terpadu berbasis ekosistem menjadi sangat penting.  Gambar 1 menyajikan model sederhana dari interaksi antar komponen dalam ekosistem yang mendorong pentingnya penerapan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan (EAFM).

 

 

Gambar 1  Interaksi dan Proses Antar Komponen dalam Pengelolaan Perikanan (Gracia and Cochrane, 2005)

 

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa interaksi antar ekosistem dan sumberdaya ikan serta komponen sosial ekonomi dalam sebuah kesatuan fungsi dan proses sistem perikanan menjadi salah satu komponen utama mengapa pendekatan ekosistem menjadi sangat penting.  Interaksi bagaimana iklim mempengaruhi dinamika komponen abiotik, mempengaruhi komponen biotik dan sebagai akibatnya, sumberdaya ikan akan turut terpengaruh, adalah contoh kompleksitas dari pengelolaan sumberdaya ikan.  Apabila interaksi antar komponen ini diabaikan, maka keberlanjutan perikanan dapat dipastikan menjadi terancam.

 

Pada Gambar 1 juga dijelaskan bahwa EAFM sesungguhnya bukan hal yang baru.  EAFM merupakan pendekatan yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan yang sudah ada (conventional management).  Dalam Gambar 1, proses yang terjadi pada adalah bagaimana pertimbangan untuk mengelola ekosistem sebagai wadah sumberdaya ikan dapat ditingkatkan (ditandai dengan tanda (+)) sambil melakukan pendekatan optimal untuk penangkapan ikan (catch dengan tanda (+-)), dengan mengoptimalkan permintaan konsumen (demand consumers, +-) serta pengurangan upaya tangkap (fishing effort, -).  Pada pada pengelolaan konvensional kegiatan perikanan hanya dipandang secara parsial bagaimana ekstraksi dari sumberdaya ikan yang didorong oleh permintaan pasar.  Dalam konteks EAFM, maka ekstraksi ini tidak bersifat linier namun harus dipertimbangkan pula dinamika pengaruh dari tingkat survival habitat yang mensupport kehidupan sumberdaya ikan itu sendiri.

 

 III. IMPLEMENTASI PENDEKATAN EKOSISTEM UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN

Menurut Gracia and Cochrane (2005), sama dengan pendekatan pengelolaan konvensional, implementasi EAFM memerlukan perencanaan kebijakan (policy planning), perencanaan strategi (strategic planning), dan perencanaan operasional manajemen (operational management planning).  Perencanaan kebijakan diperlukan dalam konteks makro menitikberatkan pada pernyataan komitmen dari pengambil keputusan di tingkat nasional maupun daerah terkait dengan implementasi EAFM.  Dalam perencanaan kebijakan juga perlu dimuat pernyataan tujuan dasar dan tujuan akhir dari implementasi EAFM melalui penggabungan tujuan sosial ekonomi dan pertimbangan lingkungan dan sumberdaya ikan.  Selain itu, dalam perencanaan kebijakan juga ditetapkan mekanisme koordinasi pusat dan daerah, koordinasi antar sektor, dan hubungan antara regulasi nasional dan internasional terkait dengan implementasi EAFM secara komprehensif. 

 

Sementara itu, perencanaan strategi (strategies planning) lebih menitikberatkan pada formulasi strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada rencana kebijakan (policy plan).  Strategi yang dipilih bisa saja berasal dari kesepakatan strategi yang berlaku secara umum baik di level nasional maupun internasional misalnya pengurangan non-targeted fish dan by-catch practices; penanggulangan pencemaran perairan; pengurangan resiko terhadap nelayan dan sumberdaya ikan; penetapan kawasan konservasi, fish refugia site approach, dan lain sebagainya.  Menurut Cochrane (2002), rencana strategi tersebut paling tidak juga memuat instrument aturan main dan perangkat pengelolaan input dan output control yang disusun berdasarkan analisis resiko terhadap keberlanjutan sistem perikanan itu sendiri.   Secara diagramatik, proses implementasi EAFM dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 

 

Gambar 2  Proses Implementasi EAFM (Diadopsi dari FAO, 2003)

 

Sedangkan rencana pengelolaan (management plan) menitikberatkan pada rencana aktivitas dan aksi yang lebih detil termasuk di dalamnya terkait dengan aktivitas stakeholders, rencana pengendalian, pemanfaatan dan penegakan aturan main yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.  Dalam rencana pengelolaan, mekanisme monitoring dan pengawasan berbasis partisipasi stakeholders juga ditetapkan.  Secara konsepsual, mekanisme monitoring dan control terhadap implementasi EAFM disajikan pada Gambar 3.

 

Pengelolaan perikanan biasa (konvesional) yang selama ini telah banyak dilakukan, hanya memfokuskan pada spesies target (komoditas / komponen ekonomi) tanpa melihat interaksi atau hubungan antara suatu komponen dengan komponen lainnya dalam ekosistem. Dalam penjelasan singkat dapat dijelaskan bahwasanya pengelolaan perikanan konvensional memandang spesies target itu independen terhadap ekosistem perairan dan komponen lain di dalamnya. Sementara EAFM adalah menitikberatkan pada pentingnya konektivitas antara spesies target dengan komponen ekosistem (termasuk manusia) yang bersifat saling mempengaruhi. Patut ditekankan bahwasanya EAFM bertujuan menyempurnakan/ melengkapi pengelolaan perikanan konvensional yang selama ini sudah dilaksanakan dan bukan menggantikannya. Perbedaan antara pengelolaan perikanan conventional dan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

 

Gambar 3 Diagram Proses Evaluasi dan Adaptasi EAFM (FAO, 2003)

 

Tabel 1  Perbedaan Conventional Approach dengan Ecosystem Approach 

Conventional Approach

Ecosystem Approach

Few Objective

Multiple Objective

Sectoral

Integrated, Cross Sectoral

Target / Non Target Species

Biodiversity & Environment

Stock / Fishery Scale

Multiple (nested) Scales

Predictive

Adaptive

Scientific Knowledge

Extended Knowledge

Prescriptions

Incentives

Top-Down

Interactive / Participatory

Corporate

Public / Transparant

Sumber : (Adrianto, 2010)

 

IV. PENGEMBANGAN INDIKATOR BAGI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM 

Indikator secara sederhana didefinisikan sebagai sebagai sebuah alat atau jalan untuk mengukur, mengindikasikan, atau merujuk sesuatu hal dengan lebih atau kurang dari ukuran yang diinginkan. Menurut Hart Environmental Data (1998) dalam Adrianto (2007), indikator ditetapkan untuk beberapa tujuan penting yaitu mengukur kemajuan, menjelaskan keberlanjutan dari sebuah sistem, memberikan pembelajaran kepada stakeholders, mampu memotivasi (motivating), memfokuskan diri pada aksi dan mampu menunjukkan keterkaitan antar indikator (showing linkages). 

 

Dalam konteks manajemen perikanan sebuah indikator dikatakan sebagai sebuah indikator yang baik apabila memenuhi beberapa unsur seperti (1) menggambarkan daya dukung ekosistem; (2) relevan terhadap tujuan dari ko-manajemen; (3) mampu dimengerti oleh seluruh stakeholders; (4) dapat digunakan dalam kerangka monitoring dan evaluasi; (5) long-term view; dan (5) menggambarkan keterkaitan dalam sistem ko-manajemen perikanan (Hart Environmental Data, 1998 dalam Adrianto (2007)).  Sementara itu, menurut Pomeroy and Rivera-Guieb (2006) dalam Adrianto (2007), indikator yang baik adalah indikator yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Dapat diukur : mampu dicatat dan dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif;
  • Tepat : didefinisikan sama oleh seluruh stakeholders
  • Konsisten : tidak berubah dari waktu ke waktu
  • Sensitif : secara proporsional berubah sebagai respon dari perubahan aktual

 

Proses berikutnya adalah pemilihan metode untuk mengukur indikator tersebut.  Beberapa syarat yang harus diperhatikan adalah bahwa metode tersebut sebaiknya (1) akurat dan reliabel, artinya tingkat kesalahan yang ditimbulkan dari koleksi data dapat diminimalisir; (2) biaya efektif, artinya sejauh mana metode ini akan menghasilkan pengukuran indikator yang baik dengan biaya yang rendah; (3) kelayakan, artinya apakah ada unsur masyarakat yang dapat melakukan metode pengukuran indikator; dan (4) ketepatan, artinya sejauh mana metode yang dipilih sesuai dengan konteks perencanaan dan pengelolaan perikanan.

 

Implementasi EAFM memerlukan perangkat indikator yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi mengenai sejauh mana pengelolaan perikanan sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem (Degnbol 2004; Garcia and Cochrane, 2005; Gaichas, 2008).  Dalam pengembangan indikator bagi pengelolaan berbasis ekosistem (EBM), salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impact-Response) seperti yang ditawarkan oleh Turner (2000) untuk konteks pengelolaan pesisir atau yang lebih sederhana dalam konteks hanya Pressures-State-Impact oleh Jennings (2005), Adrianto (2007) dalam konteks pengelolaan perikanan.  Secara simultan, masing-masing indikator untuk aspek pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan mencakup 6 domain, yaitu: Domain Habitat, Sumberdaya Ikan, Teknologi Penangkapan Ikan, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan. 

 

 Gambar 4  Proses Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem di Indonesia (Modifikasi dari FAO, 2003)

 

 

 V. ADOPSI INDIKATOR EAFM DALAM KEBIJAKAN KKP

     1. Domain Sumber Daya Ikan

      Adopsi EAFM Domain Sumber Daya Ikan antara lain:

  • Estimasi Potensi, JTB dan Tingkat Pemanfaatan SDI (Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017)
  • PERMEN-KP NOMOR 20 TAHUN 2021 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
  • Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI Nomor 22/MEN/2021
  • Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus) (Kepmen KP No.18/KEPMEN-KP/2013)
  • Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) (Kepmen KP No. 37/KEPMEN-KP/2013)
  • Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta (Kepmen KP No. 04/KEPMEN-KP/2014 )
  • Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa ilisha) (Kepmen KP No. 43/KEPMEN-KP/2016)
  • Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni) (Kepmen KP No.49/KEPMEN-KP / 2018)
  • Perlindungan Penuh Bambu Laut (Isis spp.) (Kepmen KP No. 8/KEPMEN-KP / 2020)
  • Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Fl (Permen KP No.44/PERMEN-KP / 2019)
  • Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dI WPPNRI (Permen KP No 17/PERMEN-KP/2021)
  • Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya (Permen KP No. 19/PERMEN-KP/2021)
  • Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan (Permen KP No. 13/PERMEN-KP/2021)
  • Alokasi/Kuota Pemanfaatan SDI (Kepdirjen PT No 19-29/KEP-DJPT/2020)
  • Juknis Harvest Strategi (Peraturan Dirjen PT No 17/PER-DJPT/2017)
  • Harvest Strategi Rajungan (Peraturan Dirjen PT No 6/PER-DJPT/2020 untuk Rajungan)

 

      2. Domain Habitat dan Ekosistem

      Adopsi EAFM Domain Habitat dan Ekosistem antara lain:

  • Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Permen KP No.28/PERMEN-KP/2021)
  • Pengawasan Ruang Laut (Permen KP No.30/PERMEN-KP/2021)
  • Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubaan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi (Permen KP No.25/PERMEN-KP/2021)
  • Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan (Permen KP No.26/PERMEN-KP/2021)
  • Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (Permen KP No 13/PERMEN-KP/2014)
  • Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (Permen KP No. PER.30/MEN/2010)
  • Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Permen KP No. 47/PERMEN-KP / 2016)
  • Identifikasi dan Inventarisasi Habitat SDI (Mangrove, Lamun, dan Terumbu Karang, dan lingkungan perairan)
  • Melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan di WPPNRI yang dikelola oleh KKP
  • Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak habitat sumber daya ikan

 

       3. Domain Teknik Penangkapan Ikan

       Adopsi EAFM Domain Teknik Penangkapan Ikan antara lain:

  • Peraturan tentang Kapal Perikanan, Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Logbook Penangkapan Ikan, dan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
  • Pengaturan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Permen KP No.18/PERMEN-KP/2021)
  • Penangkapan Ikan dan/Atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI Yang Bukan Tujuan Komersial (Permen KP No.18/PERMEN-KP/2021)
  • Peraturan tentang Produktivias Kapal Penangkap Ikan
  • Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Permen KP No.23/PERMEN-KP/2021)
  • Patroli rutin terkait pengawasan terhadap Kegiatan yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang Legal
  • Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
  • Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap;

 

      4. Domain Sosial

      Adopsi EAFM Domain Sosial antara lain:

  • Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU Nomor 7 Tahun 2016)
  • Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam (Permen KP No.22/PERMEN-KP/2014)
  • Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Permen KP No. 18/PERMEN-KP/ 2016)
  • Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan (Permen KP No. 42/PERMEN-KP / 2016)
  • Penataan Andon Penangkapan Ikan (Permen KP No.18/PERMEN-KP/2021)
  • Partisipasi Stakeholders dalam pengelolaan perikanan
  • Pemberian dan Operasionalisasi bantuan sarana penangkapan  ikan (Kapal, Mesin, Alat  Penangkap Ikan)
  • Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.
  • Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju
  • Penguatan usaha dan perlindungan nelayan melalui program bantuan pemerintah, dan fasilitasi perluasan skema asuransi nelayan mandiri.

 

       5. Domain Ekonomi

       Adopsi EAFM Domain Ekonomi antara lain:

  • Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan
  • Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan
  • Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan
  • Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional
  • Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
  • Pemberdayaan dan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
  • Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan
  • inovasi akses permodalan baik perbankan maupun non perbankan, termasuk intensifikasinya melalui akses LPMUKP; serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan (major project RPJMN);
  • Pemanfaatan fasilitas dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan  dan SKPT

 

      6. Domain Kelembagaan

      Adopsi EAFM Domain Kelembagaan antara lain:

  • Implementasi RPP di 11 WPPNRI dan 4 Jenis Ikan
  • Operasionaliasasi LPP WPPNRI
  • Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
  • Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
  • Mendorong Partisipasi Aktif POKMASWAS
  • Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan
  • Pengembangan pusat pembelajaran dan informasi (Learning Center EAFM)

 

Kegiatan:

  1. Penyusunan Modul EAFM level Perencana Zoom Meeting, 2 – 5 November 2020
  2. Training of Trainers (ToT) bagi Pengelola EAFM level Perencana Zoom Meeting, 23 - 30 November 2020

 

Modul ToT EAFM Level Perencana:

  • Level Ahli
  1. MODUL 3 (UK A.03132.012.01) PENYUSUNAN TUJUAN KELEMBAGAAN EAFM
  2. MODUL 2 (UK A.03132.011.01)  PENYUSUNAN TUJUAN SOSIAL EKONOMI EAFM
  3. MODUL 1 (UK A.03132.010.01) PENYUSUNAN TUJUAN EKOLOGI (DOMAIN SDI, HABITAT-EKOSISTEM & TPI)

 

  • Level Pelaksana
  1. MODUL 1 (UK 03132. 001.01)PENYIAPAN BAHAN IDENTIFIKASI RUANG LINGKUP EAFM
  2. MODUL 2 (UK 03132.005.01) MENYIAPKAN DATA PENENTUAN ISU DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN DOMAIN EAFM (REVISI)
  3. MODUL 3 (UK 03132.009.01) DATA PENYUSUNAN TUJUAN PENGELOLAAN BERDASARKAN INDIKATOR KUNCI EAFM

 

  • Level Teknisi
  1. MODUL 1 (UK A 03132.002.01) MENENTUKAN BATAS WILAYAH KAWASAN UNIT PENGELOLAAN EAFM
  2. MODUL 2 (UK A 03132.003.01) IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERKAITANNYA DALAM EAFM
  3. MODUL 3 (UK A 03132.004.01) MENGIDENTIFIKASI SDI DI WILAYAH EAFM
  4. MODUL 4 (UK A 03132.006.01) MENGIDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN PRIORITAS EKOLOGI
  5. MODUL 5 (UK A 03132.007.01) MENGIDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN PRIORITAS SOSIAL EKONOMI
  6. MODUL 6  (UK A 03132.008.01) MENGIDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN PRIORITAS KELEMBAGAAN
  7. MODUL 7  (UK A 03132.013) PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERBAIKAN PENGELOLAAN PERIKANAN
  8. MODUL 8 (UK 03132.014.01) PENYUSUNAN MEKANISME AKSI PERBAIKAN PENGELOLAAN PERIKANAN