Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  

Harvest Strategy


PENTINGNYA PENYUSUNAN STRATEGI PEMANFAATAN (HARVEST STRATEGY)

 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan amanat tersebut, sumber daya ikan sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya memanfaatkan sumber daya ikan di perairannya secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus merupakan program utama oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan PNBP dari Perikanan Tangkap dan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui implementasi penangkapan ikan yang terukur.

 

Berdasarkan PP 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi  sumber  daya  ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

 

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

 

Sebagai upaya dalam mendukung kebijakan pengelolaan  perikanan, maka Menteri Kelautan Perikanan menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI (Pasal 41 ayat  5). RPP adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial-ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI). Dokumen RPP merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan. Dalam Permen tersebut, RPP mencakup rencana strategis pengelolaan perikanan. Mengacu pada technical guideline FAO tahun 2003 tentang Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem, substansi strategis pengelolaan perikanan memuat strategi pemanfaatan perikanan (fishery harvest strategy), sehingga menjadi bagian yang  tidak terpisahkan dari dokumen RPP.

 

Dalam konteks ini, Strategi Pemanfaatan (harvest strategy) menjadi komponen penting dari kerangka pengelolaan perikanan yang lebih luas di dalam RPP, berfungsi sebagai pelengkap operasional bagi sebuah RPP dan harus menjadi basis dari siklus pengelolaan yang adaptif. Dokumen Strategi Pemanfaatan diperlukan untuk menyediakan pendekatan yang formal dan konsisten bagi proses pengambilan keputusan pengelolaan dengan menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan kinerja perikanan saat ini dan saat mendatang, dikaitkan dengan satu atau lebih tujuan operasional sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen tersebut.

 

Melalui penyusunan dan implementasi strategi pemanfaatan perikanan, diharapkan dapat mempertahankan tingkat pemanfaatan optimal pada saat status stok ikan sehat, mendorong pemulihan kembali ketika status stok ikan mengalami deplesi, serta memastikan tingkat risiko yang rendah pada kondisi stok ikan berbahaya atau tidak dapat pulih. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan titik acuan (reference point) dan kondisi stok ikan berkaitan dengan titik acuan tersebut.

 

Penetapan titik acuan sebagai salah satu elemen dalam Strategi Pemanfaatan secara eksplisit diamanatkan dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF-FAO 1995. CCRF mengamanatkan Negara dan organisasi pengelolaan perikanan regional untuk menerapkan pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan perikanan diantaranya dengan mempertimbangkan ketidakpastian ukuran dan produktivitas stok, titik acuan, serta kondisi stok berkaitan dengan titik acuan tersebut. Selanjutnya Negara dan organisasi pengelolaan perikanan regional harus menetapkan titik acuan sasaran dan titik acuan batas untuk masing-masing stok ikan tertentu, serta menetapkan tindakan yang harus diambil pada saat titik acuan sasaran terlampaui dan tindakan untuk menjaga agar titik acuan batas tidak terlampaui (CCRF-FAO, 1995).

 

Konsep strategi pemanfaatan masih tergolong baru diaplikasikan pada tataran nasional. Mempertimbangkan adanya potensi perbedaan dalam pemahaman dan penyusunan dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan, maka diperlukan petunjuk dalam penyusunan strategi pemanfaatan perikanan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan dan menyusun dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan.

 

Dalam penyusunan dokumen Petunjuk ini berbagai referensi dan pengalaman dari berbagai negara seperti Australia dan Selandia Baru telah ditelaah, diadaptasi dan diadopsi, begitu juga panduan tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan yang diterbitkan oleh FAO dan lembaga pengelolaan perikanan regional. Proses finalisasi dokumen ini juga dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, peneliti dan penggiat perikanan.

 

Strategi Pemanfaatan Perikanan atau Harvest Strategy adalah kerangka kerja yang mencakup atau menjelaskan tindakan pengelolaan yang telah ditentukan untuk suatu perikanan (pada tingkat unit pengelolaan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan secara biologi, ekologi, ekonomi dan/atau sosial yang telah disepakati.

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun strategi pemanfaatan (harvest strategy) rajungan, kakap, dan kerapu sebagai acuan pemerintah pusat, daerah dan semua Stakeholder terkait untuk memastikan bahwa produk perikanan Indonesia bebas Iillegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan dapat ditelusuri (traceability)

 

Saat ini telah disusun:

  1. Harvest Strategy Perikanan Rajungan di WPPNRI 712
  2. Interim Harvest Strategy Perikanan Kakap di WPPNRI 713
  3. Interim Harvest Strategy Perikanan Kerapu 713
  4. Interim Harvest Strategy Tuna Cakalang Tongkol

 

Link PERDIRJEN Juknis Penyusunan Harvest Startegy