Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  

RPP dan LPP WPPNRI


OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN BERBASIS WPPNRI SESUAI DAYA DUKUNGNYA MELALUI PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

 

Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang menyebabkan perbedaan multi-spesies, multi-gear, multi-habitat, dan multi-stakeholder di setiap WPPNRI. Oleh karena itu tantangan, isu, tujuan, dan sasaran di masing-masing WPPNRI akan berbeda sehingga strategi dan implementasi tindakan pengelolaan perikanannya di setiap WPPNRI berbeda-beda.

 

Untuk mewujudkan keberlanjutan, kesejahteraan, dan harmonisasi pengelolaan diperlukan suatu Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang disusun oleh semua stakeholders perikanan, selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai acuan bagi semua stakeholders dalam melakukan pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI. RPP tersebut disusun berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia (best scientific evidences), dan aspirasi segenap stakeholders perikanan melalui serangkaian tahapan sesuai dengan pedoman penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (amanah PP No. 27 Tahun 2021 pasal 41).

 

Pembahasan RPP dimaksud dahulunya (sampai tahun 2015) dilakukan melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan (FKPPS) baik tingkat nasional maupun tingkat regional. Dalam perjalanannya, untuk mengimplementasikan hasil FKPPS tersebut diperlukan suatu wadah koordinasi yang disebut Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI, yaitu Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi pengelolaan perikanan di WPPNRI yang dipimpin oleh Kepala dalam hal ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Lembaga Pengelola Perikanan memberikan rekomendasi opsi-opsi arah tindakan pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai otoritas pengelola perikanan di Indonesia.

 

Oleh karena itu, pada tahun 2015 dilakukan kajian dengan melibatkan semua stakeholders perikanan dan kelautan yang menghasilkan Naskah Akademik tentang pentingnya Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Sejak itu, dilakukan proses penyiapan Lembaga tersebut sehingga tahun 2019 terbitlah Permen KP Nomor: 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) di WPPNRI.

 

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Perpres No. 18 tahun 2020) mengamanahkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Sebagai Basis Spasial Dalam Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (Sustainable Fisheries), Transformasi Kelembagaan dan Fungsi WPP, serta Meningkatkan Kualitas Pengelolaan WPP. RPJMN ini juga sudah ditindaklanjuti dengan Renstra KKP (Permen KP Nomor: 17/PERMEN-KP/2020) dinyatakan bahwa salah satu IKU KKP adalah operasionalisasi LPP di masing-masing WPPNRI secara bertahap, sehingga tahun 2024 di semua WPPNRI, LPP telah beroperasi secara optimal. Saat ini, sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 pasal 41 juga mengamanahkan terkait dengan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI, yang secara teknis diatur dalam permen KP No. 22 tahun 2021. 

 

Berjalan baiknya RPP dan LPP WPPNRI ini dalam mewujudkan keberlanjutan perikanan melalui penangkapan ikan terukur bagi kesejahteraan rakyat sudah menjadi perhatian global terhadap kualitas pengelolaan perikanan Indonesia, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai pasar ekspor produk perikanan dan kredibilitas bangsa Indonesia.

 

PERMEN-KP NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DAN LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

Kegiatan: