Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 571 dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 Oktober 2018 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.

Hadir antara lain koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 571 perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Stasiun Karantina Ikan Padang, PPN Sibolga, Universitas Bung Hatta, Universitas Jambi, Dr. Am. Azbas Taurusman dan Dr. Sugeng Hari Wisudo. 

Tujuan dari operasionalisasi LPP WPPNRI adalah agar semua pemangku kepentingan perikanan dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara harmonis dalam mewujudkan tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

Sedangkan pertemuan ini difokuskan untuk :

1. penguatan mekanisme pendataan beberapa komoditas sumber daya ikan yang prioritas untuk dikelola yaitu ikan kakap dan kerapu, cumi-cumi, dan teri melalui mekanisme Pokja LPP WPPNRI;
2. alokasi pemanfaatan terkait sumber daya ikan prioritas dikelola saat ini (ikan kakap, kerapu, cumi-cumi, dan teri), dan sistem pendaftaran kapal perikanan bagi nelayan kecil;
3. penyampaian hasil pertemuan dan rekomendasi Panel Ilmiah LPP WPPNRI terkait sumber daya ikan prioritas dikelola tersebut di WPPNRI 571;