Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  

LPP WPPNRI 713


Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI 573, 712 dan 713
   
     

Telah dilaksanakan rapat untuk membahas Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI 713 di Hotel Margo – Depok. Acara dibuka oleh Plt Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen PRL (Dit.PRL dan Dit. KKHL), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Pelabuhan Perikanan atau yang mewakili sebagai Koordinator Eksekutif di WPPNRI 713 serta Fasilitator Dr. Azbas Taurusman dan Dr, Sugeng Hariwisudo.

Tujuan pertemuan ini adalah (1) koordinasi data dan informasi di masing-masing WPPNRI 713, (2) monitoring data dan informasi pada periode waktu tertentu dan (3) arah tindakan pengelolaan perikanan di WPPNRI 713.

 
Dukung Pengelolaan Ikan Demersal, Zulficar Lantik Pengurus ADI
 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar melantik pengurus Asosiasi Perikanan Demersal Indonesia (ADI). Pelantikan ini dilakukan usai membuka kegiatan Workshop Perikanan Demersal pada wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713.

 

Zulficar mengatakan saat ini ADI beranggotakan 11 dari 127 perusahaan eksportir ikan kakap dan kerapu yang ada di Indonesia. Dia juga meminta agar ADI dapat merangkul dan mengundang perusahaan lainnya untuk menjadi anggota.

 

"Anggota ADI ini juga wajib secara rutin melaporkan data penangkapan ikan antara lain melalui logbook dan LKU/LKP (laporan kegiatan usaha/laporan kegiatan penangkapan ikan)," ujarnya.

 

Lebih lanjut Zulficar mengatakan status pemanfaatan ikan demersal di WPPNRI saat ini telah dalam kondisi overexploited (KEPMEN-KP Nomor 50 Tahun 2017). Namun, permintaan ekspor terhadap ikan kakap dan kerapu oleh Indonesia cukup besar, yaitu senilai 519.074 ton pada tahun 2018. Sehingga pengelolaan perikanan ini perlu mendapatkan perhatian lebih oleh seluruh pemangku kepentingan ikan demersal.

 

"Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengelolaan kakap dan kerapu. Antara lain penyusunan draft Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan Kerapu serta menyusun harvest strategy kakap dan kerapu di WPPNRI 713," jelasnya. 

 

Zulficar juga memberikan apresiasi kepada ADI karena ikan kakap dan kerapu yang ditangkap atau dibeli berasal dari alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan seperti handline, dropline, gill net dan bubu.

 

"Kami berharap agar pasar kakap dan kerapu dapat dikembangkan untuk produk fillet segar dan bukan ikan yang belum dewasa (golden size) sehingga proses regenerasi ikan dapat terpelihara dengan baik," imbuh Zulficar.

 

Workshop perikanan demersal ini melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, akademisi dan non government organization (NGO). Lebih lanjut, workshop ini dilakukan untuk membahas pengelolaan perikanan ikan demersal seperti kakap dan kerapu dalam mendukung penyusunan RPP dan harvest strategy kakap kerapu di WPPNRI 713.