Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  

LPP WPPNRI 715


Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) melalui Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715

 

Evaluasi RPP WPPNRI 715 melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 715 dilaksanakan di Bandung, pada hari Rabu – Kamis, 28 – 29 Agustus 2019. Pertemuan diawali dengan sambutan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dibuka oleh Plt. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan dihadiri oleh: Koordinator Komisi Pengelola Perikanan di WPPNRI 715, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo;Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat; Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 715 (Kepala Pelabuhan PPN Ambon); Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate selaku Pokja LPP; Direktorat Pelabuhan Perikanan – Ditjen. Perikanan Tangkap; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan – Ditjen Perikanan Tangkap; Direktorat Pemasaran – Ditjen PDSKP; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan – Ditjen. PSDKP; Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut – Ditjen. PRL; Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan – BRSDM KP; Pusat Riset Perikanan – BRSDM KP; Pusat Pendidikan dan Pelatihan – BRSDMKP; Kepala Subdit Pemantauan dan Analisis – Dit. PSDI, Kepala Subdit ZEEI dan Laut Lepas – Dit. PSDI, Subdit SDI Perairan Darat – Dit. PSDI, Mitra pendukung (Sustainable Fisheries Partnership / SFP, Wildlife Conservation Society/WCS, World Wildlife Fund / WWF, The Nature Conservancy / TNC dan RARE Indonesia); dan Fasilitator oleh Dr. Am Azbas Taurusman dan Kun Praseno, M.Sc

 

Secara umum rencana aksi RPP WPPNRI 715 telah dilaksanakan, namun ada beberapa rencana aksi yang belum terlaksana dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya perubahan kebijakan baik di pusat maupun di daerah, kurangnya dukungan anggaran sehingga kegiatan yang mendukung rencana aksi tidak dapat dilaksanakan.