Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  

LPP WPPNRI 717


Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) melalui Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717

 

Pertemuan Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI 717 dan Update Data Perikanan Tangkap di WPPNRI 717 melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 717 dilaksanakan di Ruang Rapat Arwana, Gedung Mina Bahari II Lantai 14 Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 9 Agustus 2019.

 

Pertemuan dibuka oleh Plt. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan dihadiri oleh Koordinator Komisi Pengelola Perikanan di WPPNRI 717 diwakili oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua yang diwakili oleh Kasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, diwakili oleh Kasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Sekretariat LPP WPPNRI 717 (perwakilan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate), perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi KKP, Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP diwakili, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Perencanaan Ruang Laut – DJPRL, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut – Ditjen PRL, Pusat Riset Perikanan – BRSDM KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan – BRSDM KP, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan – BRSDM KP, perwakilan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, serta Mitra pendukung (Wildlife Conservation Society, The Nature Conservancy, World Wildlife Fund). Kegiatan ini di Fasilitator oleh Dr. Am Azbas Taurusman dan Dr. Sugeng Hari Wisudo dari IPB.

 

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap rencana aksi pada RPP WPPNRI 717. Hasil evaluasi terhadap implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI 717  (pencapaian sasaran):

 

Secara umum rencana aksi RPP WPPNRI 717 telah dilaksanakan, namun ada beberapa rencana aksi yang belum terlaksana dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya perubahan kebijakan baik di pusat maupun di daerah, kurangnya dukungan anggaran sehingga kegiatan yang mendukung rencana aksi tidak dapat dilaksanakan.