Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) melalui Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI 572

Pertemuan evaluasi Rencana pengelolaan Perikanan (RPP) melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 572 dilaksanakan di Bogor, pada hari Rabu, 11 September 2019. Tujuan kegiatan ini yaitu :

1. Mengevaluasi implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan di WPPNRI
2. Updating Data Pemanfaatan SDI di WPPNRI
3. Rencana Alokasi Pemanfaatan SDI di WPPNRI

Pertemuan dihadiri oleh:

• Koordinator Komisi Pengelola Perikanan di WPPNRI 572, yaitu DKP Provinsi Sumatera Barat;
• DKP Provinsi di WPPNRI 572 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, dan Banten
• Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 572 (Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus);
• Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selaku Pokja LPP WPPNRI 572;
• Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta;
• Eselon II Lingkup DJPT
• Eselon II terkait lingkup KKP : Direktorat Pemasaran – Ditjen PDSKP, Direktorat PSDP – Ditjen PSDKP; Direktorat KKHL – Ditjen. PRL, BBRSEKP – BRSDM KP, Pusat Riset Perikanan – BRSDM KP
• Mitra pendukung (Conservation Strategy Fund (CSF)-Indonesia dan Wildlife Conservation Society/WCS-Indonesia);
• Fasilitator oleh Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si dan Kun Praseno, M.Sc

Secara umum rencana aksi RPP WPPNRI 572 telah dilaksanakan, namun ada beberapa rencana aksi yang belum terlaksana dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya perubahan kebijakan baik di pusat maupun di daerah, kurangnya dukungan anggaran sehingga kegiatan yang mendukung rencana aksi tidak dapat dilaksanakan.