Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  
Bantuan Pemerintah Berdayakan dan Sejahterakan Nelayan

CIREBON (4/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus konsisten melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya melalui pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat nelayan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta para nelayan dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan baik. Dia juga menyempatkan diri berkeliling untuk meninjau rumah nelayan penerima bantuan serta melakukan dialog untuk mendengar dan menyerap aspirasi nelayan.

"Saya akan berkomunikasi lagi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait bantuan lainnya, tapi yang ada sekarang harus dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya dalam kunjungan kerja di di kampung Nelayan Cangkol, Kota Cirebon (4/7).

Di kesempatan yang sama Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Darmadi Aries Wibowo mengatakan bantuan pemerintah menjadi program KKP yang dapat mengembangkan kehidupan nelayan secara menyeluruh. Baik dari sisi ekonomi, sosial hingga lingkungan.

“Bantuan pemerintah ini akan mendorong nelayan terus produktif agar mampu menggerakan ekonomi lokal serta menjaga keberlanjutan ekosistem dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan,” ujarnya di sela-sela pendampingan kunjungan kerja Ketua DPR RI.

Pada kunjungan kerja tersebut, KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap menyerahkan 10 unit mesin kapal perikanan, 170 alat penangkapan ikan (40 gillnet dan 130 trammelnet), serta 1.500 bantuan perbekalan melaut untuk nelayan setempat. KKP juga memfasilitasi keanggotaan asuransi nelayan mandiri kepada sejumlah 5 orang nelayan yang sebelumnya telah diberikan sosialisasi.

Menanggapi keluhan nelayan Cirebon terkait bahan bakar minyak bersubsidi yang disampaikan saat diskusi, Darmadi mengatakan KKP telah menandatangani kesepakatan bersama penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan bersama Kantor Staf Presiden, Kementerian atau Lembaga terkait, pemerintah daerah dan Pertamina pada bulan Juni lalu.

“Melalui upaya tersebut, harapannya kuota untuk nelayan akan semakin terpenuhi, distribusi semakin cepat, serta penyaluran di berbagai SPDN akan semakin lancar,” tuturnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Walikota Cirebon Nazrudin Azis, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Haeru, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, anggota Komisi IV Ono Surono, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mansur dan Forkopimda setempat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan komitmennya untuk senantiasa memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nelayan.

djpt   05 Juli 2022   Dilihat : 318



Artikel Terkait: