Rapat Pimpinan yang dilaksanakan pada 21 Maret 2016 lalu, menghasilkan beberapa hal, diantaranya mengenai pengadaan kapal perikanan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji menjelaskan perkembangannya bahwa dalam waktu dua minggu akan disusun prototype kapal pumpboat.

“Saat ini katir dan kapal ukuran 5 GT, untuk e- catalog mesin dan jaring saat ini sudah diproses di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kami juga akan melakukan verifikasi desain di 15 lokasi prioritas yang diperkirakan dapat selesai dalam waktu 1 - 2 minggu,” ungkapnya.

Narmoko juga mengatakan akan mengidentifikasi harga kapal perikanan yang lebih murah dibandingkan dengan LKPP namun tetap mempertimbangkan aspek rasional, acceptable dan kualitas kapal, pengadaan kapal perikanan juga harus transparan.

“Supaya bisa menjadi transparan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) akan megikutsertakan tim dari kejaksaan dan kepolisian serta melibatkan mereka yang berada di lokasi yang dianggap rawan serta mengkonsultasikan petunjuk teknis (juknis) pengadaan kepada tim tersebut,” jelasnya.

Mengenai sosialisasi juknis pengadaan kapal, Narmoko mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan sosialisasi internal DJPT. Setelahnya barulah akan menyusun jadwal pembahasan mengenai perkembangan selanjutnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui DJPT akan membangun 3.450 kapal perikanan. KKP telah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 2 triliun untuk membangun kapal penangkap ikan dengan beragam ukuran, lengkap dengan alat tangkapnya.

Rencananya, kapal yang akan dibangun berukuran di bawah 5 GT sebanyak 1.510 unit, kapal 5 GT 1.020 unit, kapal berbobot 10 GT sebanyak 690 unit, 200 unit kapal 20 GT dan 25 unit kapal berukuran 30 GT. Selain itu akan dibangun pula 5 kapal angkut dengan freezer berukuran 30 GT dan 14.782 paket alat penangkap ikan. (MA/CP)