Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  
Optimalkan Rancang Bangun Kapal Perikanan Bantuan, DJPT Tandantangani Kerja Sama dengan BPPT

Bali (27/8) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kerja sama ini meliputi optimalisasi rancang bangun kapal perikanan bantuan untuk nelayan.

 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar mengatakan kerja sama ini untuk memaksimalkan berbagai aspek dalam pengadaan kapal bantuan pemerintah. “Tidak hanya rancang bangunnya saja, melainkan optimalisasi dalam pengkajian, standardisasi dan perencanaan kapal perikanan yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan,” tuturnya.

 

Lebih lanjut Zulficar menjelaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 atau 70% kawasannya adalah laut. Setiap perairan di wilayah Indonesia memiliki karakter tersendiri. Perbedaan di tiap wilayah tersebut membawa unsur keunikan bagi tiap sarana penanangkapan ikannya.

 

“Kerja sama ini membantu kita dalam mendesain kapal perikanan bantuan. Desain kapal kami susun berdasarkan pertimbangan ciri khas perairan serta kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Namun, tetap harus memenuhi kaidah keselamatan dan keamanan tatkala melaut,” imbuhnya.

 

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Goenaryo dengan Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Maritim BPPT Taufiq Arif Setyanto yang disaksikan langsung oleh Kepala BPPT Hammam Riza pada saat Forum Kerja Sama.

 

Penandatanganan kerja sama ini bertepatan dengan Forum Kerja Sama yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun BPPT ke-41 dan Hari kebangkitan Teknologi Tahun 2019. Pada kegiatan dengan tema Peningkatan Kerja Sama BPPT dan Mitra sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi untuk Indonesia Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur itu ditandatangani pula 15 MoU dan 11 PKS dengan berbagai Lembaga Pemerintahan Swasta, BUMN,maupun Pemerintah Daerah.

 

Goenaryo menguraikan ruang lingkup kerja sama ini yaitu pengkajian rancang bangun dan standardisasi kapal perikanan bantuan, pembuatan dan/atau penyusunan dan/atau review spesifikasi teknis kapal perikanan bantuan, pembuatan dan/atau penyusunan dan/atau desain/gambar teknis kapal perikanan bantuan serta pembuatan dan/atau penyusunan dan/atau engineering estimate kapal perikanan bantuan.

 

“Dengan adanya kerja sama ini, kami dapat mewujudkan harapan para nelayan calon penerima bantuan agar kapal dari pemerintah semakin sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kami juga optimis bahwa pengadaan kapal perikanan bantuan untuk nelayan dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran,” tandasnya.

 

djpt   27 Agustus 2019   Dilihat : 105



Artikel Terkait: