Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  
KKP Bersama BAPPENAS dan UNDP Susun Revisi Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT)

Bandung (29/8) - Komoditas tuna, cakalang, dan tongkol (TCT) memberi kontributor penting terhadap produksi perikanan Nasional Indonesia. Terhitung sejak 2005-2016, kontribusi produksi TCT di Indonesia mencapai 19% dari total perikanan tangkap nasional.

 

"Berkenaan fakta tersebut, Indonesia sangat berkepentingan untuk memastikan terlaksananya praktek pengelolaan dan konservasi sumber daya TCT secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diadopsi dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), FAO 1995," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M. Zulficar Mochtar.

 

Untuk itu, lanjut Zulficar, sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 1 huruf a, Undang-Undang (UU) nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 45 Tahun 2009, pada Tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 105/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Tuna Cakalang dan Tongkol (TCT).

 

"RPP ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan ini. RPP telah dilaunching oleh Ibu Menteri Susi Pudjiastuti pada forum Bali Tuna Conference ke-1 pada bulan November 2014, yang kemudian diikuti oleh komitmen stakeholder perikanan tuna nasional untuk melaksanakan rencana pengelolaan TCT tersebut," tandas Zulficar.

 

Menurut Zulficar, upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait merupakan perwujudan tekad untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan tuna, cakalang dan tongkol ini secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Dalam naskah Kepmen KP 107/KEPMEN-KP/2015, dijelaskan bahwa rencana aksi disusun untuk lima tahun dan dilaksanakan sejak disahkannya ketentuan tersebut sampai dengan akhir tahun 2019 ini. Oleh karenanya, sejak awal tahun 2019, Direktorat Jenderal Perikana Tangkap (DJPT) melalui Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) telah memulai kegiatan evaluasi pelaksanaan RPP-TCT sebagai rangkaian dari penyusunan RPP-TCT yang baru untuk masa lima tahun mendatang (2020-2024).

 

Dalam proses tersebut telah dilakukan berbagai aktivitas seperti konsultasi dengan pemangku kepentingan, pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dan informasi. Untuk melengkapi dan memperkuat inisiatif yang telah dilaksanakan dirasa perlu untuk melaksanakan kegiatan konsinyasi penyusunan pra-naskah Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol.

 

Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 28-30 Agustus 2019, DJPT bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang didukung United Nations Develepment Programme (UNDP) melalui Proyek GEF Global Sustainable Chains for Marine Commodities telah melaksanakan Workshop “Penyusunan pra-naskah Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol”.

 

Workshop dilaksanakan di Bandung dihadiri sekitar 45 peserta yang berasal dari unit kerja terkait lingkup KKP, BAPPENAS dan UNDP, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pelabuhan Perikanan, Asosiasi Perikanan Tuna (AP2HI, ATLI, HNPN, ASPERTADU dan ASTUIN), dan Lembaga Sumberdaya Masyarakat (MDPI, Yayasan WWF Indonesia, TNC dan Hatfield).

 

"Workshop bertujuan untuk memutakhirkan dokumen pra-naskah RPP-TCT, melakukan pembahasan atas hasil identifikasi/kompilasi isu, tujuan, sasaran, indikator, tolok ukur dan rencana strategis dalam pra-naskah RPP-TCT serta mendapatkan masukan terkait pelaksana, penanggung jawab dan waktu pelaksanaan rencana aksi untuk periode 2020-2024," ujar Plt. Direktur PSDI, Syahril Abd. Rouf.

 

Syahrial menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi implementasi RPP TCT periode 2015-2019, sampai saat ini kurang lebih 65% dari total 587 rencana aksi yang terdapat dalam RPP tersebut telah berhasil diselesaikan, sekitar 35% rencana aksi tersebut masih harus dilanjutkan pelaksanaannya pada periode berikutnya dengan menyesuaikan dinamika perikanan yang terjadi baik di tingkat regional dan nasional.

 

"Dengan berpedoman pada pelaksanaan RPP-TCT periode 2015-2019, telah diperoleh sejumlah capaian yang signifikan antara lain berupa peningkatan nilai kepatuhan Indonesia di IOTC dan WCPFC secara signifikan," ujar Syahril.

 

"Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas Indonesia dari sisi pengelolaan perikanan tuna yang bekelanjutan, baik dari sisi riset, penyediaan ilmu (science) dalam pengelolaan dan pelaksanaan ketentuan teknis terhadap resolusi RFMOs, termasuk proses pendataan/pelaporan hasil tangkapan, pendaftaran ke RFMOs dan ketentuan RFMOs lainnya, yang semakin baik," tandasnya.

 

Berdasarkan hasil pembahasan selama 3 hari workshop ini telah dihasilkan 534 rencana aksi yang akan dituangkan dalam RPP TCT periode 2020-2024. Melalui workshop telah dihasilkan rancangan berupa Pra-Naskah yang terdiri dari rencana aksi strategis pengelolaan tuna, cakalang, tongkol di WPPNRI 571-573, WPPNRI 713-715 dan WPPNRI 716-717.

 

"Selanjutnya rancangan naskah revisi akan difinalisasi lebih lanjut oleh Tim Revisi," ujar Syahril.

 

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sriyanti Wibisana yang juga hadir pada workshop tersebut mengatakan bahwa dari sisi perencanaan pembangunan nasional lima tahun ke depan yang akan ditetapkan melalui RPJMN 2020-2024, diharapkan RPP-TCT ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penjabaran perencanaan program prioritas perikanan tangkap periode 2020-2024.

 

"Terlebih untuk komoditas andalan seperti TCT harus dikelola secara berkelanjutan dan berdaya saing yang antara lain diawali dari penyusunan RPP serta RPJM atau Renstra yang kredibel," tandasnya.

 

djpt   29 Agustus 2019   Dilihat : 176



Artikel Terkait: