Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Kilas Berita  
Atasi Eksploitasi Pekerja Perikanan, KKP Beri Pelatihan HAM Perikanan di Makassar

Makassar (28/8). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan pelatihan dan sosialisasi hak asasi manusia (HAM) perikanan yang kali ini digelar di Makassar. Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di Jakarta, Banyuwangi, Tegal dan Bitung.

 

Sebanyak 30 orang perwakilan perusahaan unit pengolahan ikan diberikan pelatihan untuk menghapus eksploitasi tenaga kerja di bidang usaha perikanan. Selain itu juga untuk melindungi tenaga kerja bidang perikanan melalui asuransi melalui jaminan kesehatan, jiwa dan sosial.

 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar selaku ketua tim HAM perikanan lingkup KKP menjelaskan pelatihan tersebut untuk mengeliminasi berbagai kasus pelanggaran HAM yang menerpa para pekerja di industri perikanan dan kelautan.

 

“Kami terus mendorong perusahaan perikanan baik di bidang penangkapan ikan maupun pengolahan untuk melakukan sertifikasi HAM pada usaha perikanannya. Makassar menjadi kota terakhir dari total 5 kota target pelaksanaan pelatihan HAM perikanan pada tahun ini,” ujarnya.

 

Melalui sertifikasi HAM perikanan, para pekerja di bidang perikanan akan lebih diakui sebagai profesi yang legal dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Pada Usaha Perikanan.

 

“Di Makassar kami melatih perwakilan dari unit pengolahan ikan agar dapat mengimplementasikan prinsip dan aturan yang berlaku. Berbagai aspek mulai dari dokumen serta persyaratan lainnya dalam pengajuan sertifikasi HAM perikanan. Akan terus kita kawal dan dampingi,” ucap Zulficar lebih lanjut.

 

Dia juga mengapresiasi kepada tiap perusahaan yang telah mengirimkan wakilnya dalam pelatihan HAM perikanan ini. Diharapkan, setelah mengikuti pelatihan ini, perusahan perikanan berkomitmen untuk menerapkan HAM perikanan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di sektor perikanan.

 

“Hak-hak dasar para pekerja untuk mendapatkan perlindungan jiwa harus terpenuhi. Selain itu harus dipastikan juga bahwa para pekerja telah terpenuhi upahnya, jaminan kesehatan dan sosial dan aspek lainnya,” tutupnya.

 

djpt   28 Agustus 2019   Dilihat : 95



Artikel Terkait: