Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

STASIUN PSDKP PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Persyaratan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi)
A. Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:
  1. SIPI asli;
  2. Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli;
  3. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  4. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
  5. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI.
B. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:
  1. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
  2. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
  3. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
 C. Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
  1. SIKPI asli;
  2. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  3. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;
  4. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;
  5. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;
  6. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan
  7. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup.
D. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
  1. Kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
  2. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
  3. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  4. Keberadaan dan keaktifan closed circuit television (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
  5. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.
E. Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:
  1. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan
  2. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait. 

F. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari:

  1. Kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

G. Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:

  1. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan
  2. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan.
H. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari:
  1. Kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal. 
 I. Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
  1. SIKPI asli;
  2. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
  3. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.
 J. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
  1. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
  2. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
  3. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT. 

lukman hakim   03 Maret 2020   Dilihat : 115



Artikel Terkait: