Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

PANGKALAN PSDKP BITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung

IMG_1413

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan salah satu UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membawahi langsung 6 Satuan Pengawasan dan 31 Wilayah Kerja Pengawasan SDKP yang tersebar di 6 wilayah propinsi meliputi Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Organisasi dan Tata Kerjanya diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.33/MEN/2016. Pangkalan PSDKP Bitung secara operasional telah difungsikan pada tanggal 1 Juni 2006 oleh Dirjen P2SDKP Laksamana Madya. Ardius Zainuddin, SH. Sejak operasional sampai dengan tahun 2017, Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung telah dipimpin oleh 5 pejabat yaitu : Subiyanto Hanudi, S.Pi, M.Si (2006-2009), Drs. Joko Supriyanto, MT (2009-2010), Drs. Johnny Banjarnahor (2010 s/d 2013), Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM (2013 s/d 2016), dan Sumono Darwinto, A.Pi, S.Pi, MH (2016 s/d Sekarang).

Tugas Dan Fungsi 

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PSDKP di daerah. Misi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yaitu :

“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Adapun Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, adalah :

  1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
  2. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
  3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP 

ahmad prasetyo   25 Juli 2018   Dilihat : 3791



Artikel Terkait: