Informasi Yang Dikecualikan

Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pamantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS);
2. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmawas), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.
3. Rencana gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)
4. Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)
5. Modus operandi tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan
6. Motif dan jaringan pelaku tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan
7. Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan
8. Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan
9. Identitas Pengawas Perikanan, Pengawas PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundangundangan
10. Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya.

Untuk unduh daftar lengkap silahkan klik tautan berikut: Kepmen KP No 81 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan